Covid-19 Indonesia: Normal Baru (?)

“Berapa banyak korban Covid-19 yang diperlukan untuk membantu ekonomi?” Itulah kira-kira pertanyaan yang diajukan pihak Administrasi Trump ketika dengar pendapat dengan Senat. Pertanyaan ini mengilustrasikan kompleksnya kebijakan untuk merespons pandemi Covid-19. Mungkin tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan ini secara meyakinkan dalam arti memuaskan semua pihak. Walaupun demikian, terkadang pertanyaan yang tepat lebih berharga dari detail jawabannya karena dapat membantu merumuskan arah kebijakan. Dari pertanyaan ini, kebijakan yang dimaksud kira-kira: meminimalkan korban pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi tanpa mengundang datangnya gelombang pandemi lanjutan.

Karena sudah memulai wacana “normal baru”, pertanyaan di atas menjadi relevan bagi Indonesia. Pertanyaan mendasarnya, apakah wacana itu sudah waktunya? Tulisan ini menyajikan beberapa catatan terkait dengan pertanyaan itu. Karena penulisnya bukan ahli maka tulisan ini lebih banyak mengandalkan akal sehat ketimbang kajian ilmiah yang ketat.

Tantangan

Dalam beberapa kesempatan Pemerintah menegaskan kebijakan PSBB masih berlaku. Penegasan ini penting bagi semua pihak agar tidak keliru-sikap. Kekeliruan sikap ini, jika bersifat masif, dapat membahayakan semua pihak.

Penegasan bahwa PSBB masih berlaku penting bagi semua pihak agar tidak keliru-sikap sehingga membahayakan semua pihak.

Di lain pihak Pemerintah terkesan menginisiasi wacana “normal baru” bahkan menyatakan mulai mengkaji serta merumuskan segala sesuatunya untuk memandu pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sejauh ini belum jelas definisi “normal baru” yang dimaksudkan oleh Pemerintah serta kriteria yang digunakan untuk memberlakukannya:

  • Apakah normal baru berarti membuka kembali “kegiatan usaha normal” (bisnis, pekerjaan, perkantoran, dan sebagainya) tetapi disertai protokol perilaku masyarakat serta ketersediaan kelengkapan medis dan higienis untuk menghindari penularan Covid-19?
  • Adakah kriteria epidemiologi yang digunakan? Jika “ya”, apakah ukuran itu, misalnya, kasus baru <=1% dari kasus puncak? Jika “ya” apakah ada bukti-keras yang menunjukkan kasus puncak itu sudah dilalui?
  • Apakah kriterianya penurunan terus menerus kasus terinfeksi? Jika “ya”, untuk beberapa lama?

Itulah rangkaian pertanyaan yang sejauh ini masih belum diketahui jawabannya. Dapat diduga semuanya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam mengambil keputusan yang kompleks ini. Untuk menambah kompleksitas, keputusan tentu perlu didasarkan tidak hanya domain A tetapi juga domain B:

A —-> Pandemi Covid-19 —-> B

di mana

A: Himpunan faktor yang mempengaruhi besar kasus Covid-19 dan angka fatalitasnya. (Ini bidang keahlian bio-medis-epidemiologi dan disiplin terkait), dan

B: Himpunan variabel yang dipengaruhi pandemi Covid-19. Faktor yang dipengaruhi tentu sangat luas dan mencakup hampir semua cabang kehidupan termasuk ekonomi, ketenagakerjaan, dan pemerintahan. (Domain B ini tentu bidang keahlian para ekonomi dan disiplin yang terkait.)

Sudah Waktunya?

Kebijakan ke arah “normal baru” tentu disertai kehati-hatian serta didasarkan pada kajian ilmiah yang seksama. Pemerintah tentu memiliki kelengkapan yang memadai untuk melakukan kajian yang dimaksud.

Sejumlah negara dilaporkan telah mulai melonggarkan kebijakan lock down (analog dengan PSBB) dengan membuka kembali secara berangsur-angsur kegiatan sekolah, beberapa kegiatan bisnis, dan kegiatan pemerintah. Di Eropa, Jerman dan Denmark termasuk dalam negara itu. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah melakukan tindakan serupa. Juga beberapa negara Asia. Semua negara yang dimaksud telah memastikan protokol yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan itu.

Dalam konteks ini catatan pentingnya adalah bahwa (hampir) semua negara yang mengambil langkah itu bercirikan: (1) kasus puncak telah dilalui, (2) tren kasus baru sudah sangat berkurang dan terus turun dalam jangka beberapa minggu secara berturut-turut[1], dan (3) protokol yang jelas untuk menghindari penularan sudah tersedia dan dapat dipahami univocally oleh semua pihak.

Dua ciri pertama agaknya dijadikan sebagai syarat perlu (necessary condition). Pertanyaannya, apakah dua ciri itu telah dipenuhi Indonesia? ¬†Bacaan terhadap data yang disediakan oleh Worldmeter yang dirilis pada tanggal 18 Mei 2020 memberikan kesan kuat bahwa Indonesia belum mencapai kasus puncak dan kasusnya masih cenderung meningkat. Dengan kata lain, Indonesia belum waktunya mengambil kebijakan “normal baru” kecuali jika syarat perlunya diabaikan.

Grafik 1 dan 2 menunjukkan kasus terinfeksi di Indonesia secara keseluruhan belum menunjukkan adanya penurunan. Grafik 2, menunjukkan adanya perlambatan¬† kenaikan kasus per hari. Sejak 4/5/20 angkanya bertahan pada angka 1.03. Fakta ini mengindikasikan antara lain: (a) angka pertumbuhan masih 3%, angka yang masih relatif tinggi mengingat sensitifnya angka ini, dan (b) angka 3% terkesan sudah menjadi “batu keras”(hard rock) yang menuntut upaya terobosan untuk menembus dan menurunkannya.

Grafik 1: Tren Kasus Terinfeksi Covid-19 Per Hari, Indonesia

Grafik 2: Tren Pertumbuhan Total Kasus Covid-19 , Indonesia

*****

…. Indonesia belum mencapai kasus puncak dan kasusnya masih cenderung meningkat.

Demikianlah bukti keras (hard evidence) mengenai tren kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah tentu mempertimbangkan bukti semacam itu sebelum mengambil kebijakan terkait isu “normal baru”; mengabaikan bukti keras “bukan strategi yang baik”; not a good strategy, kata Cuomo. Sebaliknya, mempertimbangkan bukti keras semacam itu mencirikan kebijakan “respons yang cerdas”; a smart response, juga kata Sang Gubernur New York itu.

Indonesia pasti bisa menjauhkan diri dari strategi yang tidak baik serta mengambil kebijakan respons yang smart.

Semoga…..@

[1] Secara teknis ini diukur oleh tingkat transmisi atau R(t) sudah sangat mendekati angka 1 (R(t)=1; artinya, tidak ada lagi penularan baru.