Refleksi, Spiritual

Ayat Korupsi

Ayat Korupsi[1]

Syahwat Harta

Tidak ada negara yang tidak berupaya mencegah praktik korupsi. Tidak ada agama yang tidak mengutuk perilaku korupsi. Agama mungkin berbeda dalam hal perumusan ajaran teologis tetapi sama dalam hal semangat memerangi korupsi karena sifatnya yang sangat merusak tatanan masyarakat dan diakui luas sebagai “ibu” dari berbagai macam penyakit sosial (social evil), khususnya ketimpangan ekonomi. Lalu kenapa korupsi tetap merajalela? Jawaban singkatnya adalah karena kebanyakan kita tidak mampu mengendlikan syahwat harta yang melekat dalam sisi gelap kita, nafsu untuk memperoleh kekayaan material sebanyak-banyaknya dan berbangga dengan itu. Dalam frase qur’ani (102:1-2), syhawat itu, tidak akan berakhir “sampai kamu masuk dalam kubur”.

Penulis yakin banyak teks suci agama atau tradisi besar di luar Islam yang berbicara serius mengenai penyakit sosial yang satu ini. Dalam konteks Islam, teks suci itu mengenai korupsi dalam arti luas, dapat ditemukan antara lain dalam Surat al-Baqarah Ayat 188. Ayat ini yang dicoba dibahas secara singkat dalam tulisan ini.

Posisi Ayat.

Menarik utuk dicatat, posisi ayat ini terletak setelah ayat mengenai puasa (ayat 183-187), bentuk ibadah yang mendidik umat untuk dapat mengendalikan syhawat makanan, sebagai upaya mencapai derajat taqwa. Posisi ayat ini bagi penulis mengesankan ajaran bahwa untuk mencapai derajat ideal (taqwa) seseorang tidak cukup hanya dengan mengendalikan syahwat makanan tetapi harus diikuti oleh mengendalian syahwat harta, syahwat yang men-trigger praktek korupsi.

Menarik juga untuk dicatat, posisi ayat ini terletak sebelum ayat hajji (ayat 189-203), ibadah puncak dalam rukun Islam. Posisi ini bagi penulis mengisyaratkan bahwa ibadah haji tidak boleh menggunakan harta hasil korusi tetapi juga mengajarkan bahwa kita tidak layak bertemu dengan-Nya di padang mahsyar (yang diiulstrasikan oleh ritual berkumpul di padang Arafah) apalagi berada di sekitarat-Nya (diilustrasikan oleh ritual tawaf ifadah). Wallahu’alam.

Fungsi Sosial Harta

Ayat korupsi itu dimulai dengan larangan memakan harta: “Dan janganlah kamu makan hartamu di antaramu secara batil” (“Walaa ta’kuluu amwaalakum bil baathil…”). Ada tiga catatan penting mengenai potongan ayat ini:

  1. Istilah makan di sini tentu tidak hanya bermakna harfiah, “makan”, tetapi juga “memperoleh” dan “menggunakan”, atau menggunakan istilah teknis ekonomi, “mengkonsumsi” (makanan atau non-makanan);
  2. Istilah batil, menurut frase Qur’ani, mengandung dua makna: salah (sebagai lawan kata haqq[2] dan tanpa tujuan[3] (tanpa makna, berlebihan, iseng); dan
  3. Redaksi “di anatara kamu” (“bainakum”) mengisyaratkan fungsi sosial harta.

Mengenai yang terakhir ini Syihab memberikan ilustrasi[4]:

Harta yang dimilki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh B, melalui zakat maupun sedekah.

Singkatnya, Islam tidak mengizinkan harta pribadi secara eksklusif. Dalam konteks ini peran “hakim” (pemerintah) sangat penting dalam hal pengelolaan hak “pribadi” untuk menghindari gesekan sosial yang sangat mudah dipicu karena perbedaan kekayaan antar masyarakat.

Perilaku Korupsi

Potongan berikutnya dari ayat korupsi ini, hemat penulis, terkait dengan kekayaan negara, “harta manusia” dalam istilah Quani[5]:

… dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.

wa tudluu bihaa ilal hukkaami lita’kuluu fariqan min anwaalin annaas wa awantum ta’lamuun.

Terjamahan the Wisdom[6] terhadap frase “tudluu bihaa ilal hukkaami“ tampaknya lebih sesuai dengan situasi kontemporer paling tidak di Indonesia: “menyuap para hakim”. Ayat Korupsi sebagaimana tercantum dalam al-Baqarah 188 adalah sebagai berikut:

korupsi102

Makna lain potongan terakhir ayat ini menurut Syihab adalah sebagai berikut:

… dan janganlah menyerahkan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak”

Bagi penulis, dalam konteks ke-Indonesiaan kontemporer, kata hakim dalam ayat di atas dapat merujuk kepada yang menyandang profesi sebagai hakim, anggota dewan (semoga tidak termasuk anggota DKM), atau mungkin lebih jelas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Yang terakhir ini dalam lembaga pemerintahan biasanya berkedudukan sebagai kepala lembaga atau pembantunya.  “Menyerahkan urusan” mungkin dapat diterjemahkan sebagai upaya “memanipulasi data atau keadaan” sedemikian rupa agar KPA memberikan izin untuk menggunakan “kekayaan negara” untuk kepentingan pribadi atau kelompok (korupsi berjamaah).

Naudzubillah min dzalik.…@

korupsi1

Sumber gambar: Google

[1] Tulisan ini diilhami oleh Khutbah Jum’at yang disampaikan oleh Ali Khan yang bertajuk A Quranic Lesson in Religious Psychology: https://www.youtube.com/watch?v=S_spaSigisY

[2] Waqul jaaal haqqa wazahaqal baathila (Al-Isra:81).

[3] “Wama khalaqna assamaawaati wal ardha wamaa bainahuma baathila.. (ayat).

[4] M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 1: 413

[5] Shihab, ibid

[6] The Wisdom, Al-Mizan (2014: 58).

Advertisements
Standard