Banjir, Perubahan Iklim dan Ulah Manusia

Warga Jabodetabek dan sekitar kali ini memperoleh “hadiah” tahun baru yang luar biasa: kepungan banjir, tanah longsor dan banjir bandang. Singkatnya, bencana. Kepada para korban kita turut prihatin, berempati serta dituntut untuk membantu meringankan beban kesulitan mereka: para korban perlu diyakinkan bahwa negara “hadir” dan solidaritas sosial di antara warga bangsa masih kental[1].

Bencana alam seperti banjir terkait dengan faktor cuaca yang sebagian di luar kendali manusia: “Cuaca di bumi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang terjadi di angkasa, di antaranya adanya angin matahari atau disebut juga star’s corona[2]. Oleh karena itu, untuk menyikapinya, selain wajib melakukan segala upaya manusiawi untuk mengurangi dampak negatif akibat perubahan iklim dan cuaca[3], sikap pasrah untuk menerima takdir-Nya adalah suatu sikap sehat dan terpuji, paling tidak dari sisi agama.

Banjir kali ini dilaporkan tidak hanya melanda kawasan ‘langganan” banjir musiman, tetapi juga beberapa wilayah yang sebelumnya ‘bebas” banjir. Kasus banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Lebak dilaporkan baru pertama kali terjadi. Laporan semacam ini mendukung dugaan bahwa bencana kali ini terkait dengan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang bersifat global.

Kabar Baik dan Kabar Buruk

Terkait dengan perubahan iklim global ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kesadaran penduduk mengenai seriusnya isu itu semakin meningkat (Grafik1).

Grafik 1: Persentase Responden yang Menganggap Perubahan Iklim sebagai Ancaman Utama Negaranya

Sumber: INI

Kabar buruknya, tingkat kerusakan ekologis yang diakibatkan sudah sedemikian parah sehingga tindakan jamaah warga planet bumi bukan pilihan tetapi keharusan serta tidak dapat ditunda[4]. Urgensi masalahnya diabadikan dalam Dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG- Sustaninable Development Goal) (Paragraf 50) yang dinyatakan dengan cara yang bernuansa puitis:

Kita bisa jadi generasi pertama yang sukses mengakhiri kemiskinan; pada saat yang sama seperti kita mungkin generasi terakhir yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan planet ini.

We can be the first generation to succeed in ending poverty; just as we may be the last to have a chance of saving the planet.

Ulah Manusia

Selain faktor alamiah yang di luar kendali, faktor ulah manusia juga berpengaruh terhadap bencana atau kerusakan alam. Bukti ilmiah mengenai hal itu boleh dikatakan melimpah. Dengan kata lain, dalil aklinya meyakinkan. Demikian juga dalil naqlinya, dalil berbasis Quran atau Sunah. Sebagai ilustrasi, QS(30:41) menunjuk langsung hidung manusia sebagai pelaku kerusakan “di darat dan di laut”:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS 30:41)

Ada dua catatan menarik dari ayat ini. Pertama, ayat itu diturunkan lebih dari satu milenium lalu ketika manusia belum mengenal teknologi “perusak” alam dalam skala yang kita kenal sekarang. Kedua, ayat itu memastikan pelaku kerusakan merasakan akibat sebagian perlakukannya terhadap alam.

Selain itu ada ayat lain yaitu QS (2:9-11) yang menengarai “perusak bumi” sebagai ciri orang-orang munafik:

dan di antara manusia ada yang berkata “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman (ayat ke-8).

Dan apabila dikatakan kepada mereka (orang-orang munafik), Janganlah berbuat kerusakan di bumi“. Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan” (ayat ke-11).

Ingatlah sesungguhnya merekalah orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari” (ayat ke-12)

Ada kesan ayat ini ditujukan pada para perencana dan pelaku pembangunan fisik (katakanlah atas nama pertumbuhan ekonomi) yang tidak memiliki visi pembangunan berkelanjutan.

Wallahualam…@

[1] Kentalnya solidaritas ini terungkap dari pemberitaan media masa terkait penanganan korban bencana di sekitar Jakarta. Hal serupa (kalau tidak lebih mengesankan) terkait upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang di sebagian wilayah Lebak yang medannya dilaporkan sangat sulit dijangkau. Informasi mengenai yang terakhir diperoleh dari lapangan langsung melalui beberapa pegiat kemanusiaan yang kebetulan masih keluarga dekat penulis.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca

[3] Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama (11-30 tahun) yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Lihat https://www.padamu.net/pengertian-cuaca-dan-iklim-dan-perbedaannya

[4] Posting mengenai perubahan iklim dapat diakses di sini https://uzairsuhaimi.blog/2019/06/24/perubahan-iklim-kenapa-kita-abai/

Kinerja Ekonomi Indonesia: Catatan Kecil

Seperti orang, negara juga bisa miskin atau kaya. Tidak ada hubungan niscaya antara keduanya. Artinya, orang yang hidup di negara kaya belum tentu kaya. Terkait dengan hubungan ini seorang teman dari Singapore pernah bercerita:

Orang dari kalangan menengah Indonesia mampu pergi ke Singapura; orang dari kalangan menengah Singapura mampu pergi ke Jakarta. Tapi tujuan kepergian berbeda: yang pertama ke Singapura untuk mengeluarkan uang (berlibur, santai, belanja, dsb), yang lainnya ke Jakarta untuk mencari uang.

Tidak jelas apakah cerita itu hasil pengamatan sehari-hari (casual observation) atau berbasis-pengetahuan (knowledge-based). Apa pun kasusnya, bagi penulis cerita itu memberikan ilustrasi yang menarik karena kekayaan Singapore jauh di atas kekayaan Indonesia. Pada tahun 2017, misalnya, pendapatan per kapita untuk yang pertama sekitar 90,000 sementara untuk yang kedua hanya 12,000. Dalam hal ini indikatornya adalah Pendapatan Nasional Bruto per kapita atau GNI per capita, PPP (current international $)[1]. Label PPP (Purchasing Power Parity) menggaransi bahwa datanya dapat dibandingkan antar waktu dan antar negara atau kelompok negara. Untuk penyederhanaan, dalam tulisan ini indikator itu disingkat GNI/Cap.

Dengan menggunakan indikator ini sebagai ukuran kinerja ekonomi, kira-kira bagaimana kinerja ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Inilah pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh tulisan singkat ini. Sumber data diperoleh dari UN Data[2].

Indonesia dalam kancah global

Grafik 1 meringkas gambaran kinerja ekonomi Indonesia dalam kancah global. Grafik itu menyajikan tren GNI/Cap berdasarkan kelompok pendapatan dalam periode 1999-2017. Layak dicatat, di tahun 1999 kinerja politik dan ekonomi Indonesia tengah terpuruk sehingga jika dijadikan titik awal analisis maka logis jika berharap memperoleh gambaran perkembangan kinerja yang mencolok bagi Indonesia di tahap awal. Harapan itu tidak terungkap oleh grafik itu.

Grafik 1: GNI/Cap Indonesia dalam Lingkup Global

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari Grafik 1 adalah sebagai berikut:

  • Sepanjang periode 1999-2017, kinerja kelompok negara-negara berpendapatan tinggi (high income, HI) sangat terisolir dalam arti jauh di atas kelompok-kelompok berpendapatan lain, termasuk dengan “tetangga terdekatnya” yaitu kelompok negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income, UM-I). Kinerja HI tahun 1999 kira-kira 1.5 kali kinerja UM-I tahun 2017.
  • Perkembangan kinerja HI relatif lebih cepat walaupun kecepatannya diimbangi oleh perkembangan kinerja UM-I.
  • Posisi Indonesia selalu terletak antara rata-rata UM-I dan LM- I selama periode perbandingan.
  • Perkembangan kinerja Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan kinerja rata-rata UM-I. Indikasinya ini: di 1999 GNI/Cap Indonesia mendekati GNI/Cap rata-rata UM-I, tetapi sejalan dengan perjalanan waktu perbedaannya angkanya terus melebar .

Perkembangan kinerja Indonesia lebih lambat dibandingkan perkembangan kinerja rata-rata UM-I.

Indonesia dan negara  berpendapatan menengah

Bagaimana kinerja ekonomi Indonesia dalam kancah negara-negara berpendapat menengah (mencakup UM-I dan LM-I) dan bagaimana pula kecenderungannya antar waktu? Dalam konteks ini HI tidak diikutsertakan karena kinerjanya terlalu tinggi bagi negara sekelas Indonesia. Grafik 2 mengilustrasikan jawaban terhadap dua pertanyaan itu.

Grafik 2: GNI/Cap Indonesia dalam Lingkup Negara Berpendapatan Menengah

Banyak yang dapat disimak dari Grafik 2 tetapi dua hal berikut agaknya layak digarisbawahi:

  • Posisi Indonesia di antara UM-I dan LM-I patut diduga masih akan berlanjut paling tidak dalam 10 tahun mendatang (mulai dari 2017). Kenapa patut diduga? Karena model ekstrapolasi linear yang ditunjukkan oleh Grafik 2 menunjukkan keandalannya dilihat dari R2 yang hampir mendekati angka sempurna, 100%.
  • Kecepatan perbaikan kinerja Indonesia tinggi dari (kecepatan kinerja rata-rata) LM-I tetapi lebih rendah dari UM-1. Dari mana kita tahu ini? Dari angka koefisien regresi. Dari angka ini terlihat tidak ada peluang bagi Indonesia mengejar kinerja rata-rata UM-1.

Jika model itu dilanjutkan sampai ke tahun 2050 (tidak ditampilkan dalam grafik), maka kinerja Indonesia tahun 2050 kira-kira setara kinerja HI tahun 2000. Dengan kata lain, Indonesia tertinggal 50 tahun dari kinerja negara-negara berpendapatan tinggi.

…. Indonesia tertinggal 50 tahun dari kinerja negara-negara berpendapatan tinggi.

Indonesia dalam kancah negara-negara ASEAN

Grafik 3 mengilustrasikan gambaran kinerja Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini Brunei dan Singapura tidak diikutsertakan karena kinerja keduanya “beda kelas” atau terlalu tinggi dibandingkan dengan kinerja negara-negara lainnya di kawasan ini.

Patut dicatat, unit analisis pada Grafik 3 ini jelas yaitu negara. Kasusnya berbeda dengan dua grafik sebelumnya yang homogenitas unit analisisnya dapat dipertanyakan. Jelasnya, kita tidak tahu secara pasti bagaimana UN Data memperlakukan negara-negara yang “berubah status ” selama periode perbandingan.  Sebagai ilustrasi, bagaimana memperlakukan Zimbabwe dan Senegal yang akhir-akhir ini berubah status dari LI ke LM-I? Juga Sri Lanka dan Argentina yang berubah status dari LM-I ke UM-I? [3]

Kembali ke Grafik 3. Grafik itu menunjukkan secara jelas bahwa selama periode 2003-2017 posisi Indonesia selalu di atas Cambodia, Philippines, tetapi selalu di bawah Thailand apalagi Malaysia. (Urutan itu tidak berubah jika GNI/Cap/Atlas tahun 2018 yang digunakan sebagai indikator.)

Grafik 3: GNI/Cap Beberapa Negara ASEAN

… posisi Indonesia selalu di atas Cambodia, Philippines, tetapi selalu di bawah Thailand apalagi Malaysia..

*****

Catatan kecil dalam tulisan singkat ini bermuara pada satu pertanyaan besar: “Apakah rasionalitas di balik optimisme sebagian pihak yang meyakini Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang lebih maju dalam waktu dekat?” Konteksnya jelas: yang dikejar berlari lebih cepat, paling tidak demikianlah yang terjadi selama ini.

Wallahualam…@

[1] Besarnya perbedaan yang mencolok ini tidak berubah jika indikator yang digunakan adalah GNI per capita dengan metode lain yaitu Metode Atlas (World Bank).  Indikator ini untuk 2018 menghasilkan angka 56,770 untuk Singapore dan hanya 3,840 untuk Indonesia.

[2] http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3ANY.GNP.PCAP.PP.CD

[3] https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

Memahami Tragedi Dayton dan El Paso

Baru-baru ini di Amerika Serikat (AS) terjadi dua tragedi kemanusiaan dalam bentuk penembakan masal: di Distrik Dayton (Ohio) dan di Kota El-Paso (Texas), kota dekat perbatasan AS-Meksiko. Tragedi pertama terjadi 4/8/19  dengan korban 9 jiwa meninggal dan 27 orang terluka. Ini adalah tragedi yang ke-251 di negara ini: jadi, angka per harinya lebih dari sekali. Belum diketahui motif pelaku penembakan masal ini sehingga FBI menyebutnya terorisme domestik (domestic erorism); artinya, tidak diketahui adanya kaitan dengan ideologi tertentu yang mendasari tindakan pelaku penembakan.

Bagaimana dengan tragedi ke-2? Peristiwanya terjadi satu hari sebelumnya (3/8/19) dan berlangsung kurang dari setengah menit. Korbannya lebih besar: 22 jiwa tewas dan paling tidak 26 korban luka. Tersangka pelaku penembakan adalah Patrick Crusius (21)

Tragedi yang ini diduga sebagai wujud kebencian etnis. Ada dua catatan yang mendukung dugaan ini. Pertama, peristiwanya terjadi beberapa menit setelah dirilis posting “manifesto anti-imigran yang penuh kebencian”.  Kedua, target penembakan terkesan terarah pada kelompok migran khususnya asal Mexico. Karena alasan ini pihak Mexico meminta agar pihak AS menunjukkan ketegasan sikap mengenai soal ini, bahkan mengupayakan memeprmasalahkan secara hukum.

Mae Zaragoza embraced a visitor to the memorial for victims of the shooting in El Paso on Tuesday. “I really thought we were safe in our own little bubble, but someone came to our little island,” she said.

Sumber Gambar: Ini

Kenapa Terjadi?

Banyak pihak yang mencoba menjawab pertanyaan kenapa tragedi semacam itu sampai terjadi. Kita dapat mulai dari respons Presiden Trump. Kenapa Trump? Karena dialah yang kini memegang megaphone di negara ini: pendapatnya– bahkan pemilihan kata yang diucapkan– berpengaruh luas, bukan saja secara nasional, tetapi juga secara global. Lebih dari itu, dia juga bos cabang eksekutif di AS sehingga memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan tindakan preventif jika ada kemauan politik.

Apa penjelasan Sang Presiden mengenai tragedi ini? Sederhana saja: “sakit mental” (mental illness). Agaknya tidak ada yang menolak pendapat ini. Pertanyaannya, apakah isunya sederhana itu? Respons ini dinilai tidak logis: tidak ada bukti prevalensi penyandang penyakit mental di AS unik dalam arti berbeda dengan negara-negara maju lainnya: Kanada, Eropa, Australia, New Zealand, Jepang, atau Korea. Di negara-negara ini tragedi penembakan masal sangat jarang atau tidak pernah terjadi.

Trump memperbaiki penjelasannya dengan menambahkan faktor internet dan Video Games sebagai pemicu tragedi. Kembali, dua faktor ini tidak khas AS. Tetapi ada yang perlu dicatat: dua faktor ini semakin populer Indonesia. Jadi, Indonesia, waspadalah!

Karena desakan banyak pihak, Trump memperbaharui penjelasannya dengan menambah faktor kebencian etnis, kefanatikan dan supremasi kulit putih. Ini tentu kemajuan. Sayangnya, tiga faktor ini dinilai tidak konsisten dengan retorika Trump sejak era kampanye presiden.

Singkatnya, penjelasan Sang Presiden tidak banyak pendukung. Ini juga terlihat dari sambutan protes masa ketika dia berkunjung ke Dayton dan El Paso yang baru saja berlalu. Alih-alih, dia menjadi sasaran kritik banyak pihak, khususnya dari dari para politisi Demokrat, lebih khusus lagi dari para kandidat presiden AS mendatang. Dalam konteks ini mungkin sebaiknya dia mendengarkan “nasehat” Presdiden Rouhani agar fokus pada urusan dalam negerinya sendiri.

Yang menjadi pusat kritikan adalah keengganan Presiden menyebut faktor pengawasan kepemilikan senjata sebagai faktor kunci yang menjelaskan kerapnya tragedi penembakan masal. Bagi kebanyakan pihak, justru inilah faktor kunci. Penilaian ini memperoleh dukungan empiris: banyak negara maju yang berhasil meredam tragedi penembakan masal dengan memperkuat pengawasan kepemilikan senjata. Australia dan New Zealand adalah contohnya.

Kenapa Presiden tidak menyebut faktor ini sama-sekali? Alasannya sederhana: limpahan uang dari NRA– asosiasi penjual senjata utama di AS– mampu membungkam banyak politisi. Jadi inilah hikmah bagi para politisi atau pejabat publik: kekuatan pemegang uang dapat membungkam.

Yang juga menjadi pusat kritik terhadap Trump adalah retorika Sang Presiden yang dinilai banyak kalangan mendorong perpecahan dalam internal masyarakat AS serta menghidup-suburkan ideologi fanatik dan supremasi kulit putih.

Penyelsaian

Fenomena penembakan masal adalah masalah kompleks sehingga sebaiknya kita serahkan kepada ahli untuk menjelaskannya. Yang pasti fenomena ini adalah tragedi kemanusiaan yang mendesak upaya penyelesaian kuratif dan preventif. Tatapi apakah bentuk penyelesaiannya?

Penulis tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini serta memberikan saran penyelsaian jangka pendek-menegah. Walaupun demikian, mengenai penyelesaian jangka panjang, dalam pikiran penulis terlintas ini: sosialisi Aturan Emas (Golden Rule) kepada anak bangsa sejak dini. [Kata sosialisai di sini perlu dikembalikan kepada makna dasarnya yaitu proses penanaman nilai-nilai, bukan  pengumuman sebagaimana diartikan secara populer.] Kenapa Aturan Emas? Karena Aturan Emas bersifat universal dalam arti diakui oleh penganut semua agama, tradisi, dan penganut kepercayaan, ateis, bahkan agnostik; sejauh waras tentunya.

Bagi yang lupa, Aturan Emas  adalah “prinsip memperlakukan orang lain seperti halnya Anda ingin diperlakukan”. Atau, jika diungkapkan secara negatif: “Apa yang tidak Anda inginkan bagi Anda, jangan lakukan itu kepada orang lain”. Inilah kira-kira ajaran Konghucu yang terungkap dalam kalimat ini:

Sosialisasi Aturan Emas idealnya mulai digalakkan pada usia dini, mulai dari usia play group. Idealnya aturan ini menjadi mainstream pelajaran moral, agama dan kewarganegaraan dalam arti menjiwai substansi pelajaran-pelajaran itu. Sosialisasi ini penting kecuali kita tidak tertarik pada ide pembangunan karakter bangsa yang berakhlak mulia, atau tidak peduli pada kemungkinan tumbuh-subur kemampuan laten manusia untuk merusak dan menumpahkan darah sebagaimana dikhawatirkan para malaikat. Mengenai yang terakhir ini silakan rujuk  QS (2:30).

Wallahualam…@

Contact: uzairsuhaimi@gmail.com

 

Simbolisme Bendera dan Hewan Kurban

Teman kita yang satu ini kreatif. Meski sudah pensiun dan berusia-kepala-6, ia masih aktif berbisnis, “bisnis serabutan” katanya. Bulan ini bisnisnya agak aneh: jualan bendera dan hewan kurban, sebagai “pemodal” sekaligus “manajer”. Ketika ditanya kenapa tidak fokus pada salah satu, ia menjawab ada kesamaan di antara keduanya. Ini argumennya: “Kalau sampean memasang bendera di depan rumah, atau patungan membeli sapi korban, maka itu merupakan tindakan simbolis”.

Ungkapan itu memulai “ceramah” teman kita mengenai dua topik ini: bendera dan kurban. Sasaran ceramah hanya penulis. Tulisan ini meringkas isi ceramah yang dimaksud.

Rasa Kebangsaan

Mengenai bendera, yang penting bukan gambar atau warna-warninya, tetapi bagaimana warga negara itu memaknainya: “Bendera menyimbolkan entitas dan kehormatan suatu negara”, tegasnya. Nilai rupiah sehelai kain bendera bukan apa-apa dibandingkan dengan nilai simbolis yang diwakilinya:

“Bendera mewakili solidaritas dan kehormatan bangsa sedemikian rupa sehingga warga-bangsa yang bersangkutan dapat menjadi emosional mengenainya dan menumbuhkan rasa patriotisme. Bendera adalah instrumen untuk menumbuhkan rasa kebangsaan warga-bangsa”.

Demikianlah ceramahnya mengenai bendera. Ia siap pergi tetapi urung karena penulis bertanya mengenai simbolisme Kurban.

Analisis Bahasa

“Kalau sampaian serius mengenai sesuatu, maka langkah pertama adalah melakukan analisis bahasa mengenai sesuatu itu”.

Demikianlah kalimat pembuka ceramahinya mengenai kurban. Baginya kalimat ini wajar: ia jebolan Fakultas Adab (Bahasa) suatu IAIN sehingga memahami seluk-beluk nahwu-sharaf, tata Bahasa Arab). Lanjutnya:

“Kalau sampean berselawat dan bersalam kepada junjungan nabi kita maka itu bagus, tetapi tidak cukup bagus, sebelum sampean memahami arti selawat dan salam”.

“Tapi kita tidak sedang membicarakan selawat dan salam; topik kita kurban”, penulis menyela.

[Penulis menyela karena ia mulai terlihat tidak fokus, gejala kepala 60-an.] Dia kembali fokus dan melanjutkan ceramahnya:

“Kata kurban berasal dari qurb (Arab) yang artinya pendekatan atau suatu metode untuk mendekati seseorang. “Jadi, cara sampean mendekati janda itu namanya qurb“, selorohnya.

Untuk menghentikan seloroh penulis bertanya dengan nada dibuat serius:

“Dulu kaum musyrik Mekah menyembah berhala sebagai qurb kepada Allah. Apakah tindakan semacam ini dapat dibenarkan?” Teman kita merespons:

“Sama sekali tidak! Juga sangat berisiko karena praktik semacam itu dapat membuat kita berhenti pada simbol dan bahkan meng-ilah-kannya, memberi status keilahian pada simbol”.

Gemuk dan Sehat

Terkait dengan hukum berkurban, teman kita ini menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun demikian, ia memberi nasihat serius: “Kalau sampean mampu lakukan saja. Pasalnya, ragam pendapat mengenai masalah ini false positive“. [Penulis tertawa mendengar dua-kata terakhir ini tapi teman kita melanjutkan ceramahnya dengan datar sebelum penulis bertanya.]

Dia menjelaskan ada tiga pendapat ulama mengenai hukum kurban: menganjurkan (sunnah, jumhur ulama), sangat dianjurkan (sunnah muakkadah, mazhab Syafii), wajib (mazhab Hanafi). Atas dasar ini dia sangat menganjurkan berkurban.

“Kalau ternyata wajib, dengan melakukannya sampean terbebas dari kewajiban; kalau ternyata sunnah, semoga saja sampean memperoleh pahala sunnah moyang purba kita yaitu Ibrahim AS”.

Mengenai hewan kurban ia menasehati untuk memilih yang gemuk dan sehat “agar banyak dagingnya dan aman dikonsumsi oleh orang lain” katanya. “Ingat, yang mengonsumsi hewan kurban sampean bukan hanya sampean dan keluarga”, lanjutnya. Dia juga meyakinkan penulis, sekalipun hewan kurban yang gemuk dan sehat relatif mahal, memilihnya pasti tidak merugikan karena pahalanya sebanyak bulu hewan yang dikorbankan.

Sumber Foto: Google

Bukan dagingnya, bukan darahnya

Teman kita ini sebenarnya cenderung pada pendapat yang mewajibkan berkurban atas dasar QS (108): “Coba sampean rasakan kesungguhan perintah berkurban dalam Surat terpendek itu”, sarannya.  Mengenai latar belakang perintah berkurban ia merujuk tulisan Shehzad Saleem yang bertajuk “Philosophy of Animal Sacrifice on Eid”. Bagi penulis ia mengutip sebagian isinya tanpa terjemahan:

The reason for animal sacrifice on eid is to commemorate a great event which depicts an extraordinary expression of submission to the command of Allah – the essence of Islam. The Prophet Abraham (sws) while obeying the Almighty set a platinum example of this submission.

Sebelum mengakhiri ceramah, teman kita ini menegaskan yang esensial dalam berkurban adalah takwa yang seharusnya melatarbelakangi tindakan berkurban. Setelah direnungkan, penegasan ini ternyata sejalan dengan kutipan di atas, juga dengan kandungan QS (22:37):

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.

Demikianlah ceramah teman kita ini. Ringkasannya dalam dua kalimat yang mudah diingat kira-kira begini:

Menghormati bendera dan berkurban adalah tindakan simbolik. Yang pertama menyimbolkan rasa kebangsaan, yang kedua nilai takwa.

Wallahualam…@

Contact: uzairsuhaimi@gmail.com

Visi Indonesia Jokowi: Beberapa Catatan

Beberapa hari yang lalu (14/7/19 malam) Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. Tulisan ini menyajikan beberapa catatan singkat mengenai pidatonya yang padat dan terfokus itu.

Dari “Kerja!” menjadi “Cepat!”

Durasi pidato itu sangat singkat, sekitar 25 menit. Isinya padat dan terfokus. Fokusnya, bukan pada apa yang menjadi visi beliau, melainkan pada misi bagaimana pembangunan pembangunan Jilid II akan dieksekusi. [Visinya agaknya dianggap sudah jelas dengan sendirinya.]

Berbeda dengan pidatonya lima tahun sebelumnya (Jilid I) yang banyak mengetengahkan aspek-aspek normatif (misalnya, revolusi mental), pidato kali ini (Jilid II) lebih bersifat pragmatis. Pengalaman Jilid I agaknya menguatkan kepercayaan diri dan determinasi beliau untuk membuka Jilid II. Lebih dari itu, jalau moto Jilid I “Kerja, Kerja, Kerja!”, maka moto Jilid II kira-kira “Cepat, Cepat, Cepat!”. Jadi, ada perbedaan aksentuasi.

Isi Pidato

Ada lima butir pokok pikiran yang disampaikan dalam pidato itu: (1) melanjutkan infrastruktur, (2) menekankan pembangunan SDM, (3) meningkatkan investasi, (4) melanjutkan reformasi birokrasi, dan (5) Memastikan penggunaan APBN yang tepat sasaran. [Penggunaan awalan me dalam rumusan di atas menegaskan bahwa isi pidato terkait dengan misi atau objectives, bukan visi atau goals.] Di luar lima butir ini,  pidato juga menyinggung pentingnya stabilitas politik sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan, dengan menekankan arti sentral Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa.

Pembaca yang sudah “sepuh” dapat melihat keterfokusan pidato itu kira-kira setara dengan keterfokusan rumusan Pelita I (1969-1973/4) yang hanya mencakup tiga isu:

  1. Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut.
  2. Memperbaiki infrastruktur yang digunakan oleh sektor pertanian seperti jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil pertanian.
  3. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dapat diolah agar menjadi lahan yang menghasilkan bagi perekonomian.

Kembali kepada Pidato Presiden.

Karena padat dan terfokus maka isi pidato mudah dicerna oleh kalangan luas, mulai dari emak-emak hingga kalangan peneliti dan akademisi. Walaupun padat dan terfokus, isi pidato secara keseluruhan sudah memadai sebagai policy direction bagi para calon pembantu Presiden, paling tidak untuk beberapa kementrian atau lembaga. Itulah kekuatan dari pidato itu: “Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana”, kata Presiden. Tapi kita punya tiga catatan lainnya, catatan kritis.

Isu Pemerataan

Isi pidato dapat diringkas ke tiga kata: pertumbuhan (1 dan 3), SDM (2) dan efisiensi (4 dan 5). Catatan yang layak dikemukakan adalah bahwa isi pidato tidak menyebutkan isu HAM. Kita berprasangka baik saja: hal ini bukan berarti beliau mengabaikan isu HAM, tetapi karena keterbatasan waktu dan ketepatan forum yang menghadiri pidato itu.

Isu pidato juga tidak menyebutkan secara eksplisit isu ketimpangan sosial-ekonomi atau isu pemerataan. Dalam hal ini kita juga berprasangka baik saja: ini karena keterbatasan waktu dan ketepatan forum semata.

Yang pasti ini: isu pemerataan sangat rumit dan kompleks. Demikian rumit dan kompleksnya sehingga dulu, di era Repelita III (1977-1984), isu ini menjadi isu utama kebijakan pembangunan yang dirumuskan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Ketika itulah dikenal istilah delapan jalur pemerataan yang mencakup:

  1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan.
  2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan perluasan kesempatan kerja.
  5. Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan pembangunan antar daerah.
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Bahwa isu pemerataan ini rumit dan kompleks dapat dilihat dari dua reasoning berikut: (1) secara teoretis dan empiris terbukti bahwa antara pertumbuhan (ekonomi) dan pemerataan tidak ada hubungan otomatis, dan (2) keberhasilan pembangunan global melalui MDG (2000-15) dalam menekan angka kemiskinan terpaksa harus disertai catatan serius mengenai kegagalan global dalam menangani isu ketimpangan.

Komponen Manusia

Seperti disinggung sebelumnya, pidato memberikan fokus pada isu SDM. Ini tentu perlu disambut baik. Catatannya di sini adalah “jebakan halus” yang perlu diwaspadai. Ini soalnya. By definition, konsep SDM menempatkan manusia sebagai “komponen” pembangunan yang merupakan bagian dari strategi pertumbuhan. Ini bagus tetapi tidak cukup bagus dilihat dalam perspektif model pembangunan manusia (human development).

Seperti ditegaskan UNDP hampir dua dekade yang lalu, model pembangunan ini menempatkan manusia sebagai sasaran akhir (ultimate ends) pembangunan, bukan sekadar komponennya. Model ini juga menekankan manusia sebagai subyek atau pelaku (aktor) pembangunan, bukan hanya obyek atau sasaran. Model ini juga mengingatkan kita mengenai pentingnya pembangunan watak (character building) manusia dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan.

Pentingnya aspek watak ini dapat diilustrasikan dalam kasus smart city yang by concept jelas sangat cemerlang karena dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep ini dapat direalisasikan jika, misalnya, watak para pejabat publik pelaksana konsep in dikendalikan oleh syahwat kekuasaan dan kekayaan.

Belenggu Short-termism

Seperti disinggung sebelumnya, isi pidato memberikan aksentuasi yang kuat pada isu pertumbuhan. Agaknya tidak ada yang meragukan pentingnya isu ini bagi kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa UNDP, pertumbuhan adalah sarana utama (principal means) bagi pembangunan manusia. Tapi di sini juga ada “jebakan halus”: semangat berlebihan pada aspek pertumbuhan dapat membuat kita terbelenggu dalam rencana jangka pendek, tanpa visi jauh ke depan. Inilah potensi penyakit sistem demokrasi yang menawarkan siklus kepemimpinan publik hanya 4-6 tahun.

…. semangat berlebihan pada aspek pertumbuhan dapat membuat kita terbelenggu dalam rencana jangka pendek, tanpa visi jauh ke depan.

Belenggu ini dikenal dengan istilah short-termism, suatu isme yang memberikan fokus berlebihan pada hasil jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang, isme yang cocok dengan mentalitas inversor sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut:

Short-termism refers to an excessive focus on short-term results at the expense of long-term interests. Short-term performance pressures on investors can result in an excessive focus on their parts on quarterly earnings, with less attention paid to strategy, fundamentals and long-term value creation.

Karena belenggu short-termism ini maka isu-isu jangka panjang (yang juga tidak disingung dalam pidato) seperti pemanasan global, perubahan iklim dan erosi garis pantai[1] tampak jauh, buram dan bahkan tidak relevan. Itulah sebabnya demokrasi dituduh merampas hak-hak konstitusional generasi mendatang.

Sumber Gambar: Google

Karena tuduhan ini negara bagian Wales menunjuk  Future Generations Commissioner (Komisioner Generasi Mendatang) (Sophie Howe) sebagai bagian dari Well-being for Future Generation Act (2005). Karena alasan yang sama di Jepang timbul gerakan Future Design (Racangan Mendatang) yang menargetkan terbentuknya Ministry of the Future [2].

*****

Sekalipun tidak disinggung dalam pidatonya, penulis berprasangka baik bahwa ketiga catatan terakhir ini– isu pemerataan, komponen manusia, dan bahaya short-termism— sudah menjadi bagian dari visi Presiden. Penulis juga berprasangka baik ketiganya dipahami oleh beliau, bukan sekadar suatu sektor pembangunan, melainkan sebagai mainstream yang menjiwai kebijakan beliau dalam menyopiri pembangunan Indonesia lima tahun mendatang. Penulis yakin Presiden tidak hanya concern mengenai kuantitas pertumbuhan, tetapi juga kualitasnya. Semoga saja demikian….@

[1] Mengenai perubahan iklim lihat ini; untuk erosi garis pantai lihat ini.

[2] Lihat ini

Erosi Garis Pantai Indonesia

Garis pantai (shoreline) dapat menyempit karena erosi dan meluas karena akresi. Erosi dan akresi adalah dua istilah teknis ilmu bumi yang terlalu kompleks untuk dipaparkan secara memadai dalam tulisan singkat ini[1]. Yang  jelas, kedua  istilah ini dalam tulisan ini diterpkan dalam konteks garis pantai dan sederhananya dapat dilihat sebagai faktor alamiah yang menyebabkan perubahan garis pantai.

Tetapi apa relevansi erosi atau akresi bagiku? Ini jawabannya kalau Anda orang Indonesia: (1) Indonesia adalah negara kepulauan sehingga rentan terpapar erosi, dan (2) orang Indonesia– sebagaimana orang rest of the world— dirancang untuk hidup di daratan, bukan di lautan. Lebih dari itu, ada bukti empiris yang menunjuk jari: negara kepulauan ini mengalami erosi dalam skala yang menakutkan, paling tidak demikianlah menurut cita-rasa The Jakarta Post.

Tertanggal 7 Juli 2019 (03.15) Jakarta Post menerbitkan artikel berjudul “Indonesia has lost land equal to size of Jakarta in last 15 years“. Reaksi pertama penulis “apa iya”. Jadi penulis terdorong untuk mencermati angka-angka dalam terbitan itu dan lahirlah tulisan singkat ini.

Lebih Luas dari Kota Medan

Menurut artikel Jakrta Post itu, dalam 15 tahun Indonesia secara nasional telah kehilangan lahan sekitar 29,262 Ha. Angka “nasional” ini tidak termasuk wilayah erosi di enam provinsi: Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Di enam provinsi ini hasil pencitraan satelit dilaporkan tidak jelas.

Angka itu setara dengan 293 Km2. Jika angka ini dibandingkan dengan luas Jakarta yang menurut suatu laporan[2] sekitar 650 Km2, maka angka luas erosi nasional kira-kira setara dengan 45% luas Jakarta secara keseluruhan, bukan equal tosize of Jakarta sebagaimana diklaim Jakarta Post. Tetapi bagaimanapun angka itu mengisyaratkan besarnya masalah erosi di Indonesia.

Untuk “merasakan” besar masalah ini kita dapat membandingkan angka itu dengan luas wilayah secara keseluruahan beberapa kota lain. Hasilnya ini: dalam periode 2000-2014, kawasan yang terpapar erosi secara nasional dalam periode itu (=293 Km2) sedikit kurang luas dibandingkan keseluruhan wilayah Kota Kendari (296 Km2); tetapi sedikit lebih luas dibandingkan keseluruhan wilayah gabungan Jakarta Barat dan Jakrta Selatan (272 Km2), Kota Serang (267 Km2), atau Kota Medan (265 Km2)

….dalam periode 2000-14 kawasan yang terpapar erosi kurang luas dibandingkan keseluruhan wilayah Kendari; tapi lebih luas dibandingkan keseluruhan wilayah (Jakarta Barat + Jakarta Selatan), Serang, atau Medan.

Tebang Pilih

Erosi ternyata menerapkan kebijakan yang tebang pilih. Artinya, ia memiliki preferensi untuk menjarah wilayah-wilayah tertentu. Hal ini terlihat dari distribusi angka erosi nasional (minus 6 provinsi sebagaimana disinggung sebelumnya) yang tidak merata antar provisi sebagaimana diperlihatkan oleh Grafik 1.

Grafik 1: Luas Erosi dan Akresi Garis Pantai menurut Provinsi Hasil Pencitraan Satelit 2000 dan 2014 (Ha)

Sumber: Jakarta Post

Catatan: Angka-angka diperoleh sebagai hasil pencitraan satelit yang tidak mencakup enam provinsi: Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Jawa Timur dan Jawa Tengah

Pada grafik di atas tampak erosi cenderung lebih memilih kawasan Jawa dan Sulawesi. Grafik itu juga menyuguhkan tiga hal yang mencolok berikut ini:

  1. Jawa Tengah dan Jawa Timur menempati rangking pertama dan kedua dalam hal luasnya erosi. Luas erosi di dua provinsi ini masing-masing 5,600Ha (19% angka nasional) dan 4,400Ha (15% angka nasional). Dua provinsi ini memberikan sumbangan lebih dari sepertiga terhadap angka erosi nasional. [Jadi, selamat untuk Pak Ganjar dan Bu Khafifah!.]
  2. Dua provinsi ini juga menempati dua rangking teratas dalam hal akresi walaupun dengan urutan terbalik: dalam hal ini Jawa Timur (4,396 Ha) lebih unggul dari Jawa Tengah (2,171 Ha). [Selamat yang kedua kalinya untuk Bu Khafifah.]
  3. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain, angka akresi Jawa Timur jauh melampau angka erosi. [Selamat yang ketiga kalinya untuk Bu Khafifah.]

Tidak Tahu

Demikianlah cerita singkat mengenai erosi dan akresi di Indonesia. Pertanyaan: Apakah semua ini karena ulah manusia atau kehendak-Nya? Penulis tidak tahu jawabannya tapi setuju dengan ucapan Bunda Teresa ini (dikemukakan dalam konteks berbeda): “I don’t know what God is doing. He knows. We dont’t understand, but one thing I’m sure. He doesn’t make a mistake“.

Wallahualam….. @

[1] Bagi yang berminat mendalami dua istilah ini disarankan untuk merujuk ini untuk erosi dan ini untuk akresi.

[2] Semua angka luas wilayah kota dalam tulisan ini bersumber ini.

Angka Bunuh Diri Amerika Serikat

Angka bunuh diri di Amerika Serikat (AS) dilaporkan meningkat paling tidak dalam periode 2014-2017. Argumennya sebagaimana disajikan oleh Grafik 1. Tampak meyakinkan.

Angka itu pada periode 2016-17– sebagaimana tampak pada grafik itu– tidak berubah, tetap pada angka 6.2. Angka itu dinyatakan per 100,000 penduduk. Artinya, untuk tahun 2017 misalnya, angka 6.2 diperoleh dari hasil pembagian total kasus bunuh diri tahun 2017 dengan total penduduk pada tahun yang sama, dikalikan dengan 100,000. (Angka perkalian dibubuhkan untuk memudahkan baca angka mengenai sesuatu yang peristiwanya jarang terjadi.)

Grafik 1: Angka Bunuh Diri Amerika Serikat (Per 100,000 Penduduk)

Sumber: Diolah dari Ini

Kalau seorang statistisi secara iseng ditanya apakah angka dalam kurun 2016-17 menunjukkan adanya kenaikan, penurunan atau tidak berubah, maka dia, dengan hanya bermodalkan Grafik 1, tidak akan mampu menjawab. Itulah “bodohnya” seorang statistisi.

“Bodohnya” Statistisi.

Alih-alih menjawab pertanyaan di atas seorang statitisi akan “rewel” dengan mengajukan beberapa pertanyaan:

(1) “Apakah angka-angka pada Grafik 1 merupakan hasil sampel survei?”

Jika dijawab “ya”, “bagaimana dengan tingkat kepercayaan estimasinya?” Dia mungkin curiga jangan-jangan angka angka-angka itu hasil pembulatan (misalnya, 6.20 dan 6.24) dan estimasinya sedemikian cermat. Yang terakhir ini menghasilkan interval estimasinya yang sempit; misalnya:

    • 2016: 6.18-6.22 dan
    • 2017: 6.23-6.25.

Jika kasusnya demikian, si statitisi itu akan menjawab secara meyakinkan, “Terjadi kenaikan signifikan antara tahun 2016 dan 2017, tetapi….”.

(2) “Apakah angka total penduduk di kedua tahun itu dapat dipercaya?”

Pertanyaan ini timbul dari keraguan jangan-jangan angka penyebutnya tidak berbanding secara sempurna; yakni, ada perbedaan tingkat under- overestimation tahun 2016 dan 2017. Jika dijawab dapat dipercaya dan angkanya masing-masing 322,179,605 dan 324,459,463[1] maka dia bersedia menghapus “tetapi” dalam jawaban di atas.

Bagaimana jika dijawab bahwa angka-angka pada Grafik 1 hasil registrasi atau administrasi yang mencakup seluruh populasi? Sang satistisi akan mengajukan pertanyaan ini..

(3) “Apakah tingkat cakupan registrasi tahun 2016 dan tahun 2017 sama?”

Di sini dia curiga perbedaan angka terjadi semata-mata karena perbedaan tingkat cakupan itu. Jika dia diyakinkan “sama” maka dia baru berhenti “tutup mulut”. Lebih dari itu, dia kemungkinan akan berbaik hati dengan menghadiahi sang penanya dengan Tabel 1 dan Grafik 2. Begitulah “baik-hatinya” seorang statistisi.

Grafik 2: Perkiraan Total Kasus Bunuh Diri Amerika Serikat 2016-2017

(Hasil Hitungan sendiri)

Perbedaan Antar State

Jika persoalan di atas dianggap tuntas maka pertanyaan berikut adalah apakah ada perbedaan dalam angka bunuh diri antar state? Pertanyaan ini penting karena angka nasional kurang bermakna jika mengabaikan perbedaan angka untuk wilayah yang lebih kecil atau antar state.

…angka nasional kurang bermakna jika mengabaikan perbedaan unit wilayah yang lebih kecil …

Angka bunuh diri ternyata bervariasi antar state sebagaimana disajikan oleh Grafik 3. Angka itu memiliki rentang (interval) antara 0 dan 14.4).

Grafik 3: Angka Bunuh Diri Amerika Serikat menurut State, 2017

Sumber: Diolah dari INI

Angka bunuh diri di atas angka 12 terjadi di tiga states: Lousiana (LA), Alabama (AL) dan Missipi (MS). Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya angka bunuh diri berasosiasi secara statistik dengan derajat kesehatan secara umum. Rangking tiga negara itu masing-masing ke- 50, 48 dan 49 tertinggi (atau ke-1, 3 dan 2 terburuk) dari 50 states di AS (Sumber ini).

…. rendahnya angka bunuh diri berasosiasi secara statistik dengan derajat kesehatan secara umum…

Bagaimana dengan states yang angka bunuh dirinya 0? Kondisi ideal ini terjadi di enam states yaitu Maine (ME, 16), New Hamsphire (NH, 6), (North Dakota, ND, 13) Rhode Island (RI,14), Vefmont (VT, 4), dan Wyoming (WY, 24). Angka dalam kurung menunjukkan rangking  derajat kesehatan dari yang terbaik. Dari rangking itu tampak angka angka bunuh diri juga berasosiasi dengan derajat kesehatan dengan sedikit kekecualian untuk Wyoming.

Demikianlah cerita singkat kasus bunuh diri di AS. Demikianlah kira-kira tanggapan seorang statitisi berdasarkan pengalaman pribadinya. Tapi jangan menuding dulu: kemajuan pesat bidang iptek di era modern dimungkinkan antara lain karena ilmu statistik, ilmu orang “bodoh”, “rewel” dan “baik hati”.

Contact person: uzairsuhaimi@gmail.com