Published by Uzair Suhaimi
Intellectual Profile/
Uzair Suhaii is a thinker dedicated to bridging rigorous analytical frameworks with the depths of Islamic spirituality./ His unique perspective is forged at the intersection of a three-decade career as a government statistician and a lifelong immersion in perennial philosophy and Islamic esoteric sciences (tasawwuf)/. This synergy allows him to explore spiritual themes with a rare combination of structural clarity and profound reflective insight./
Professional & Analytical Foundation: /•Central Statistics Agency (BPS), Indonesia: Served for over thirty years as a Statistician, with extensive training in discerning patterns, analyzing complex structures, and deriving meaning from multidimensional data. /•International Labour Organization (ILO), Asia-Pacific Region: Applied this expertise as a Senior Statistician, working on regional labor market analysis./Literary Work & Authorial Focus:/He channels his analytical precision into exploring the intellectual and spiritual treasures of Islam./ His published works in English demonstrate a consistent methodology: deconstructing core Islamic concepts to reconstruct their relevance for the modern seeker./Selected Publications:/•Triad of Spiritual / Excellence: Al-Fatihah, Taqwa and Ihsan (2025)/ Ihsan: The Way of Beauty and Excellence in Islam (2024)/•Taqwa: The Master Key to Spiritual Excellence (2024)/ •Linguistic Miracle of Al-Fatihah (2024)/ All titles are available globally via Amazon KDP.
View all posts by Uzair Suhaimi
Sangat akademik narasi yang disampaikan dan memberikan pencerahan dari aspek kajian.
Penghitungan wealth index seperti yang disampaikan oleh worlbank, “deon filmer” (kalo nggak salah), sepertinya patut untuk dijadikan tools untuk membandingkan antar propinsi.
Issu ketimpangan, selalu mendominasi negara dunia ketiga. Karena umumnya negara ketiga lebih fokus pada bidang politik dan ekonomi dan sedikit yang memahami aspek sosiolgis (pembangunan berfokus pada manusia).
Semoga Indonesi dengan banyaknya pembersihan pada penyalahgunaan wewewang, dana pembangunan dan pemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.
Top buat Pak Uzair yg masih sempat buat kajian berat, padahal lagi sibuk Sensus ya.
Pak Uzair saya hanya ingin menyoroti data dasar PDB, apakah masih layak dipakai sebagai hitungan pertumbuhan ekonomi? Produk domestik bruto (PDB) merupakan totalitas nilai tambah, balas jasa factor produksi yang digunakan dalam perekonomian. Jadi kita harus memilah pemilik factor produksi yang dimiliki asing dan penduduk Indonesia. Karena kalau sebagian pemilik factor produksi bukan penduduk Indonesia lalu siapa yang menikmati keuntungan pertumbuhan? Saya yakin dibalik angka pertumbuhan yang disajikan tersebut apabila dibedah per sector pasti ada sector yang tumbuhnya pas-pasan yaitu pertanian dan sector tradisional lainnya yang lebih banyak dimiliki oleh penduduk Indonesia. Kalau hal ini dipaksakan, yang terjadi adalah pertumbuhan semu. Dan akan lebih parah lagi kalau dugunakan sebagai dasar kebijakan. Barangkali akan lebih pas kalau data PDB dibersihkan dulu dari pendapatan bersih dari luar.
You hit the nose: memang lebih halus kalau pakai PNB, yang sudah dibersihkan (Itulah sebabnya saya tuliskan, “semakin disadari keterbatasannya”). Tetapi yang dipraktekkan ya PDB (constant) itu—mungkin kita kurang PD mengenai kecermatan faktor “pembersihnya”.
One more thing: fokus artikel perbandingan propinsi dan kita baru mampu menghitung atau mempublikasikan PDRB, tetapi belum PNRB. To me, sejauh kita gunakan indikator yang sama secara konsisten, betapapun dia punya keterbatasan, studi perbandingan masih OK. Setuju? Salam
Paradigma pengukuran perekonomian NOTABEN “merujuk pada pertumbuhan” sudah akan ditinggalkan, bahkan sebaiknya di tinggalkan. OECD 2011 June, menerbitkan “index kebahagiaan”. Kalau orang awak mungkin bisa menggunakan berbagai indikator pendidkan, kesehatan, mobilitas dan keamanan; yg mana ke-4 komponen tadi merupakan “Pople centre development theory” yg bis aterukur dna mewakili kesejahteraan. Selalu dlm UUD dan RPJM disebutkan “manusia perencana, pelaku dan se-x gus penikmat” pembangunan, Namun dalm kenyataannya ‘ukuran monev” makna itu terabaikan. Pertumbuhan yg kita miliki 6,4 % itu “Government do nothing”, dan yang punya nilai tambah di situ majjority “investor” berimplikasi asing, bukan milik orang kecil atau rakyat indonesia asli. implikasi temporary yg sy tarik itu ‘bukan milik rakyat Indonesia’ karena, metode yg di terapkan dalampengukuran PDRB tidak mencatat nilai tambah orang-2 kecil. Sektor pertanan sekrang di dominasi oleh penduduk tua yg mayoritas tinggal di pedesaan.
Kami kalu ada kesempatan nanti akan menghitung penrapan Life Table based on Education level. tks Pak Uzair….sudah boleh sharing….shr
Dear Sri,
Jika paradigma pertumbuhan mau ditinggalkan, apa gantinya? Sambil menunggu gantinya, yang realistis dan produktifl to me adalah memperbaiki “cara baca” indikator pertumbuhan yang oleh sebagian hampir bersifat ideologis bahkan “mistis” padahal perlu selalu disertati sensitivitas mengenai keterbatasan yang melekat dalam indikator itu. Keterbatasan tidak selalu harus diganti tho! Ia dapat, misalnya, di-supplemet dengan indikator lain dalam konteks ini. We might supplement PDB (and some other conventional macro policies) with other indicators related to —for examples– access to trade and finance, job creation, transparency, accountability, and good governance, smarter social protection, etc. How is that?
Thanks for sharing the info.
Selamat tahun baru ya!