Demokrasi dalam Islam: Pandangan Umat


Banyak yang melihat demokrasi sedang sekarat dan harus mati. Salah satu alasannya, sistem ini tidak mengakui hak konstitusional generasi mendatang dan ini memandulkan kepekaan kita mengenai ancaman kelangsungan hidup di planet bumi ini[1].

Terlepas dari pandangan negatif ini, demokrasi bagaimanapun masih dinilai sebagai sesuatu yang baik (Arab: makruf) oleh masyarakat global termasuk mereka yang tinggal di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini masuk akal paling tidak kalau kita mengontraskan kata “demokratis” kata (democratic) dengan kata “tidak demokratis (undemocratic)”.

Judul tulisan “Demokrasi dalam Islam” mengisyaratkan genre kajian hukum (tepatnya fiqh muamalah) yang bukan kompetensi penulis. Karena alasan ini maka dibubuhkan anak judul “Persepsi Umat” yang menegaskan bahwa kajian lebih bersifat sosiologis ketimbang hukum. Pertanyaannya dengan demikian kira-kira begini: “Bagaimana Islam melihat demokrasi sebagaimana dipersepsikan oleh Umat Islam (selanjutnya Umat).

Pertanyaan ini penting dalam rangka merespons dugaan sebagian kalangan yang menilai Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Sebagai catatan awal, sebagian besar ulama menilai demokrasi sebagai bidang muamalah, bidang yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, demi kemaslahatan Umat (prinsip ishlah) dalam suatu konteks sosial-politik-kesejarahan tertentu.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan hasil survei opini yang diselenggarakan oleh PEW Reserach Center (selanjutnya PEW) sebagai rujukan utama[2]. Alasannya, survei ini secara metodologis dapat dipercaya[3].

Terkait dengan topik tulisan, Survei ini mencangkup enam negara yang dikenal sebagai negara Islam: Lebanon, Turki, Mesir, Tunisia, Yordania dan Pakistan.

Pandangan mengenai Demokrasi

Sekalipun dunia Arab baru saja melalui hiruk-pikuk politik, Umat di empat negara Arab yang disurvei menyatakan kecenderungan kuat pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan (Grafik 1). Ke empat negara itu adalah Lebanon, Mesir, Yordania, dan Tunisia. Umat di negara yang terakhir ini yang menginisiasi Arab Spring (2011).

Grafik 1: Preferensi pada Demokrasi (% Responden).

Umat di empat negara Arab ini, bersama Umat di Turki dan Pakistan, secara umum mendukung hak-hak dan kelembagaan demokrasi yang spesifik, termasuk soal sistem pemilu multi-partai dan kebebasan berpendapat. Dengan mendukung nilai-nilai demokrasi tidak berarti Umat mengabaikan pentingnya faktor lain khususnya kekuatan pemimpin untuk menyelesaikan persoalan negara.

Secara keseluruhan tidak ada konsensus mengenai mana yang lebih layak diberikan prioritas lebih tinggi: kepemimpinan yang kuat atau demokrasi yang baik. Dalam hal ini kekecualian berlaku untuk Pakistan di mana mayoritas Umat menilai kepemimpinan yang kuat lebih tinggi prioritasnya dari pada demokrasi yang baik (Tabel 1). Latar belakangnya mungkin karena Umat di negara ini sering kali menyaksikan kekerasan politis akibat perbedaan wawasan keislaman.

Tabel 1: Demokrasi, Pemimpin yang Kuat dan Ekonomi yang Kuat

Pandangan Umat yang positif mengenai demokrasi bukan tanpa rasionalitas. Mereka– diwakili oleh responden survei– menilai demokrasi sangat penting untuk kemakmuran ekonomi (dinyatakan oleh 54-70% responden), pemilu yang bebas (56-69%), kebebasan beragama (60-87%), stabilitas politik (46-90%), kesetaraan gender (48-76), kebebasan berpendapat (40-87%), mengurangi jurang kaya-miskin (42-89%), dan kebebasan media

Peranan Islam dalam Politik

Mayoritas responden menilai Islam memainkan peran besar dalam politik dan itu dinilai “baik”. Dalam hal ini catatan khusus perlu diberikan untuk Yordania. Bagi negara ini, responden yang menyatakan Islam memainkan peranan besar dalam politik relatif rendah proporsinya yaitu hanya 31%. Selain itu, sebagian mereka menilai peranan besar itu baik atau buruk dengan proporsi yang tidak jauh berbeda: baik: 48%, buruk: 46% (Tabel 2). Pola angka-angka itu mungkin mungkin terbentuk karena Yordania menganut sistem kerajaan sehingga isu demokratis dianggap tidak terlalu relevan buat mereka. Mungkin.

Lebanon memiliki pola yang serupa dengan pola Yordania tetapi alasannya beda: di negara ini proporsi non-Muslim relatif besar, 46%.

Tabel 2: Peran Islam dalam Politik

Bagaimana persepsi Umat menganai peran Al-Quran?

Mengenai hal ini jawaban responden bervariasi antar negara yang diperbandingkan. Mayoritas responden di Pakistan, Yordania dan Mesir menilai Al-Quran seharusnya diikuti secara ketat. Bagi Tunisia yang utama adalah mengikuti “nilai dan prinsip” Al-Quran.

Lebanon polanya sangat berbeda. Kebanyakan responden (42%) di negara ini menilai Hukum tidak dipengaruhi oleh negara (lihat Tabel 3). Kembali faktor besar penduduknya yang non-Muslim dapat menjelaskan besarnya angka ini.

Tabel 3: Antara Al-Quran dan Hukum

Pandangan mengenai Ekstremisme

Tinjauan mengenai isu ini penting karena pandangan keagamaan yang bersifat ekstrem memiliki sejarah yang panjang. Hal ini diilustrasikan oleh peristiwa terbunuhnya Ali RA (657M) oleh kaum Khawarij yang dikenal sebagai kelompok ekstrem. Peristiwa tragis ini dikenang oleh Umat sebagai Fitnah Besar Pertama. Pertanyaannya adalah bagaimana persepsi Umat masa kini melihat kelompok ekstrem semacam ini.

Hasil Survei menunjukkan bahwa di enam negara yang diperbandingkan, mayoritas responden menyatakan keprihatinannya terhadap kelompok ekstremisme. Ini berlaku di semua negara tetapi untuk Lebanon kadarnya mencolok. Tidak ada penjelasan mengenai ini. Secara spekulatif dapat dikatakan alasannya mungkin kedekatan geografis negara ini dengan lokus utama perseteruan Palestina-Israil.

Dalam hal ini Turki dan Yordania merupakan kekecualian. Mayoritas responden di dua negara ini menyatakan “tidak prihatin” (unconcerned); proporsinya 531% di Turki dan 51% di Yordania (Grafik 2).

Grafik 2: Keprihatinan Mengenai Ekstremisme

Keprihatinan terhadap pandangan ekstrem pada dasarnya tidak banyak berubah dalam dua tahun terakhir, kecuali di Turki yang mengalami penurunan drastis (Tabel 4).

Tabel 4: Tren Keprihatinan terhadap Ekstremisme

Pandangan mengenai Kelompok Ekstrem

Kelompok ekstremesme memperoleh dukungan (favorable) dari sebagian kecil masyarakat. Besar dukungan tergantung  kelompok ekstermisme dan negara sampel. Sebagai ilustrasi, dalam kasus Hamas, dukungan yang diperoleh hanya 2% di Lebanon dan 19% di Mesir. Dalam kasus Hezbollah besar dukungan juga tergantung sekte yang dianut responden. Kelompok ini di Libanon memperoleh dukungan hanya 5% dari responden bersekte Sunni dan mencapai 94% dari yang bersekte Syiah.

Yang perlu segara dicatat adalah contoh terakhir ini adalah kasus ekstrem yang bukan gambaran umum populasi. Secara keseluruhan, mayoritas responden tidak mendukung semua kelompok ekstremisme itu. Rata-rata sederhana (simple average) proporsi yang tidak mendukung  (unfavorable) bervariasi menurut kelompok ekstrem: 53% untuk Hamas, 54% Hezbollah, 73% Al-Qaeda dan 75% Taliban.

Dukungan terhadap kelompok ekstrem cenderung menyusut. Sebagai iluatrasi, dukungan terhadap Hezbollah di Mesir dan Yordania, dua negara yang menjadi pendukung utama kelompok ini, semakin menyust selama periode 2007-2011 (Grafik 3).

… proporsi responden yang tidak mendukung Hamas 53%, Hebollah 54%, Al-Qaeda 73%, dan Taliban 75%. … Dukungan terhadap eksterm cenderung menyusut.

Dari uraian di atas jelas bahwa Umat di enam negara yang disurvei secara umum kurang atau tidak memberikan dukungan terhadap kelompok ekstrem.

Grafik 3: Dukungan terhadap Hezbollah di Mesir dan Yordania

Ringkasan Kesimpulan

Pencitraan Islam tidak kompatibel dengan demokrasi secara sosiologis tidak berdasar. Umat– yang diwakili oleh responden survei ini– secara umum memiliki preferensi kuat terhadap demokrasi. Dan itu bukan tanpa rasionalitas. Tapi demokrasi bukan satu-satu yang penting dalam ranah pikiran Umat. Mereka juga menilai pentingnya faktor kekuatan kepemimpinan. Mereka meyakini pentingnya Kitab  Suci mereka– Al-Quran– sebagai pegangan hidup bermasyarakat.

Pencitraan bahwa Umat mendukung eksteremisme secara sosiologis juga tidak berdasar.  Umat secara umum merasa prihatin terhadap ekstremisme atau pandangan keagamaan yang ekstrem. Mereka kurang atau tidak mendukung kelompok-kelompok yang dikenal ekstrem seperti A-Qaeda. Pendukung kelompok seperti Al-Qaeda ini tentu ada dalam lingkungan Umat tetapi proporsinya kecil. Kadar dukungan atau penolakan terhadap kelompok ekstrem bervariasi antar negara dan kelompok ekstrem sehingga–untuk kajian lebih mendalam– perlu dilihat dalam konteks masing-masing …. @

[1] Lihat, misalnya, https://uzairsuhaimi.blog/2019/06/24/perubahan-iklim-kenapa-kita-abai/

[2] Lihat ini.

[3] Mengenai metodologi lihat ini.

Advertisements

4 thoughts on “Demokrasi dalam Islam: Pandangan Umat

  1. Sebagai orang awam saya mempunyai persepsi bahwa demokrasi masih sejalan dengan Islam. Terutama demokrasi Pancasila yang diterapkan di negara kita. Dwmokrasi kita masih mengedepankan musyawarah, memberi kesempatan setiap warga secara egaliter. Tak kasta dan semua punya ñilai suara yang sama. Bahwa masih ada kelemahan itu pasti. Namun dibanding sistem kerajaan atau sosialis, demokrasi masih lebih baik. Dan Islam sendiri tidak menawarkan sebuah bentuk sistem, tapi nilai-nilai yang lebih ditekankan. Termasuk sistem khilafah.

    Like

    1. Makasih komentarnya. Ini tanggapan saya.

      Pernah baca short termism? Gampangnaya ini aliran yg fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Bagi saya, iman kepada akhirat artinya kita conecrn m/ masa depan, jauh ke depan.

      Hubungan dengan demokrasi ini.
      Demokrasi menghendaki pemilu dgn siklus hanya 4-6 tahun. Ini memaksa politisi berpikir hanya dalam rentang waktu itu. Belum lagi bicara soal “biaya politik” yg mahal. Belum lagi “hutang budi” kepada penyandang dana kampanye. [Salah satu keberhasilan capres-caleg di USA sana adalah kemampuannya menyandang dan kampanye. Ide politik tanpa penyandang dana itu ilusi.]

      Penyandang dana? Siapa lagi kalau bukan pebisnis yg by nature penganut setia short-termism yg mengejar cepat untung dan tidak mempedulikan “ongkos lingkungan”. Akibatnya, ya sekarang ini: kerusakan lingkungan yang entah dapat di-recovery.

      Atas pertimbangan ini di Swedia (kalau tidak salah) ada Komisi Masa Depan, Ministry of the future, yg menterinya pejuang long termism. Bisa disarankan u/ kabinet RI mendatang?

      Gimana?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.