Demokrasi dan Tukang Sepatu

Kata kunci: kritik demokrasi, cacat demokrasi, pemilihan pejabat publik

 

Tahun depan Bangsa Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan para pejabat publik: anggota dewan legislatif (DRP, DPD) dan Presiden serta Wakil Presiden. Sesuai jadwal, sekitar awal November 2019 semua tahapan proses pemilihan ini diharapkan akan sudah tuntas[1]. Pesta ini layak disambut gembira karena sistem demokrasi mengapresiasi “suara” rakyat. Walaupun demikian, sistem ini diakui luas mengandung beberapa kelemahan. Tulisan ini mengajak pembaca untuk merenungkan beberapa aspek kelemahan yang melekat dalam sistem ini.

Demokrasi dan Sepatu

Jika menggunakan sepatu sebagai metafora maka argumen demokrasi kira-kira, pemakai sepatu paling mengetahui sepatu yang sesuai dan nyaman enak untuk dipakainya.Konsekuensi logisnya, suara mereka perlu didengar dan opini mereka mengenai persepatuan layak digunakan sebagai ukuran yang menentukan definisi sepatu yang baik. Sampai di sini argumennya masuk akal. Tetapi pertanyaannya, apakah semua pemakai sepatu mengetahui seluk-beluk sepatu sehingga “opininya” layak diperhitungkan? Bagi yang Pro demokrasi-habis-habisan jawabannya “ya”, bagi yang sedikit-punya-akal jawabannya “nanti dulu”.

Sekarang angka-angkanya. Berapa pemakai sepatu yang mengetahui seluk-beluk sepatu? Agaknya tidak ada yang tahu. Tepi akal sehat menyarankan angkanya kira-kira kurang dari 1 per 100,000 pemakai sepatu. (Angka 10,000 dalam demografi biasa digunakan sebagai penyebut atau satuan populasi terpapar dari suatu kasus yang sangat-sangat langka, misalnya, angka kematian ibu (AKI).) Dengan kata lain, proporsi pemakai sepatu yang mengetahui seluk-beluk persepatuan (=p1) patut diduga sangat kecil.

Awam Soal Negara

Pertanyaan berikutnya: Berapa proporsi rakyat yang mengetahui seluk-beluk atau urusan kenegaraan (=p2)? Agaknya juga tidak ada yang tahu jawabannya. Walaupun demikian, akal sehat cenderung membimbing ke arah angka yang sangat kecil: agaknya cukup aman menduga p2 kira-kira sama dengan p1 atau (p2~p1).

Sebagian besar rakyat tentu pintar dalam beberapa hal– atau memiliki keterampilan tertentu– tetapi pasti tidak dalam segala hal. Mereka mungkin petani tanaman pangan yang tangguh, buruh pabrik tekstil yang berpengalaman, pedagang asongan yang cerdik, PNS, tentara, dosen perguruan tinggi, ahli akunting, ekonom, ahli filsafat, ahli statistik, dan sebagainya. Hampir semua (kalau tidak semua) bersepatu. Tetapi berapa per-mil dari mereka yang mengerti cara membuat sepatu? Kira-kira bagaimana kualitas sepatu yang, misalnya, dibuat oleh seorang ekonom tersohor yang juga dosen di perguruan tinggi?

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa “hampir semua rakyat, awam mengenai persepatuan”. Jika kata “sepatu” diganti “negara” maka kesimpulannya, “hampir semua rakyat, awam mengenai kenegaraan”. Di sinilah isunya: sistem demokrasi, sederhananya, berati mempercayakan opini mengenai urusan kenegaraan kepada rakyat yang sebagian besar justru awam mengenai urusan itu. Dalam konteks ini layak direnungkan ungkapan Stoddart (2008:35)[2] yang maksudnya kira-kira sebagai berikut:

Bagaimana seseorang dapat memberikan pendapat mengenai pemerintah padahal orang itu tidak mengetahui soal pemerintahan? Orang seyogianya tidak diminta membuat sepasang sepatu jika diabukan pembuat sepatu
Cacat demokrasi yang paling nyata sebenarnya diketahui luas: pemilih akan memilih seorang kandidat yang paling menjanjikan keuntungan ekonomi baginya.

Kritik terhadap Demokrasi

Paragraf di atas menunjukkan kritik Stoddart terhadap demokrasi. Dia boleh dikatakanmewakili mazhab Tradisionalisme yang sangat kritis terhadap yang berbau modernisme. Mengenai nasionalisme, misalnya, mazhab ini mencapnya sebagai perluasan egoisme individual yang tidak ada keelokan di dalamnya[3].

Yang perlu dicatat, Stoddart bukanlah satu-satunya yang kritis terhadap demokrasi. Jauh dari itu. Jauh sebelum era Stoddart, banyak tokoh-tokoh dunia melancarkan kritik tajam terhadap demokrasi. Berikut adalah sebagian di antaranya sebagaimana dikutip oleh Stoddart (ibid, 38):


Plato (427-347 SM): Demokrasi menuju ke despotisme. (Democracy pass into despotism.)

Pliny (23-79 M): Jangan biarkan tukang sepatu yang memberikan penulaiterakhir (urusan Negara) (Let not thecobber judge above the last.)

George Washington (1737-1799): Dari semua bentuk pemerintahan, demokrasi adalah yang paling sedikit dipertanggungjawabkan di antara negara-negara beradab. (Of all forms of government, democracy is the least accounted amongst civilized nations.)

Thomas Jefferson (1743-1826): Demokrasi tidak pernah lebih dari aturan massa, di mana 51% dari orang-orang dapat mengambil hak istimewa dari 49% lainnya. (Ademocracy is never more than the mob rule, where 51% of the people may takeaway the privileges of the other 49%.)

WinstonChurchill (1874-1965): Argumen terbaik melawan demokrasi adalah percakapan lima menit dengan pemilih rata-rata. (The best argument aginst democracy is a five-minute conversation with the average voter.)

Kembalike Masa Lalu?

Berbedadengan sistem demokrasi, dalam sistem kerajaan, kesultanan atau kekhalifahan,urusan-urusan  kenegaraan diserahkan kepada ahlinya: raja, sultan atau khalifah. Apakah artinya kita perlu kembali ke sistem-sistem itu? Jawabannya tidak juga. Sejarah mencatat banyak raja, sultan atau khalifah yang semena-semena dan “menghina” nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Penyebab utama, tidak ada mekanisme kontrol, atau kalaupun ada terlalu lemah karena dikooptasi oleh penguasa tertinggi. Dalam sejarah perdaban Muslim,  para sufi secara individual seringkali  “cukup gila” mengambil alih fungsi kontrol itu.  

Keadaannya juga berbeda (dalam kasus RI) ketika urusan suksesi kepemimpinan nasional tidak diserahkan langsung kepada rakyat, melainkan kepada MPR.Apa harus kembali ke sana? Tidak juga karena sejarah membuktikan model ini menghasilkan proses transisi kepemimpinan yang tidak mulus dan kurang beradab. Penyebab utama, preasumsi bahwa dibandingkan rakyat kebanyakan, anggota MPR lebih tahu mengenai urusan kenegaran, lebih memiliki integritas pribadi, serta lebih berani dalam mengenkukakan pendapat, ternyata tidak berlaku.  

Dari uraian terdahulu tampaknya jelas bahwa dalam urusan kenegaraan yang paling menentukan bukan sistem tetapi supra-struktur atau subyek yang mengoperasikan sistem itu.

Setelah menyadari keterbatasan sistem demokrasi apa yang perlu dilakukan? Untuk menjawab ini, “nasehat” Stoddart (2008:36) agaknya layak disimak:

Apa yang terpenting adalah bahwa kita melihat dunia modern kita tanpa terlalu banyak berpikir, secara obyektif, dan tanpa rasa takut, dan berupaya paling tidak untuk memahaminya. Memahami adalah kekuatan, bukan sekadar berpikir. “Menguburkan kepala ke dalam pasir” (seolah-olah tidak masalah) tidak berguna bagi kita. Memahami bahkan dapat menuntun kita pada “solusi” yang tak terduga, bahkan jika ini hanya bersifat batiniah (inward).

Harapan

Dalam pesta demokrasi tahun depan rakyat bangsa ini akan memilih sejumlah “tukang sepatu”. Harapannya mereka tidak salah pilih dengan memilih “tukang las”, atau “tukang obat”, misalnya.

Bagi yang terpilih, harapannya mereka punya komitmen untuk menghasilkan “sepatu terbaik” bagi rakyat. Mereka juga diharapkan mampu mengayomi rakyat untuk menjadi rga negara yang baik, sekaligus warga global yang baik (good global citizen). Yang terakhir ini perlu karena gelombang populis metengah marak di mana-mana, paling tidak di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Menurut Macron (Presiden Prancis), gelombang ini merupakan penjelmaan dari “setan lama” yang telah memicu PDI dan kini tengah mengancam tatanan global[4].

Wallahualam….@


[1] Lihat https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019 .
[2]  William Stoddart (2008), “The Flaw of Democracy”, dalam Remembering in a World of Forgetting (hal. 35-37), World Wisdom.
3] Lihat https://uzairsuhaimi.blog/2018/11/16/nasionalisme-patriotisme/.
[4] Mengenai hal ini dapat dirujuk https://uzairsuhaimi.blog/2018/11/16/nasionalisme-patriotisme/.
 

Untuk mengakses versi pdf silakan klik di sini