Demokrasi dan Tukang Sepatu


Kata kunci: kritik demokrasi, cacat demokrasi, pemilihan pejabat publik

 

Tahun depan Bangsa Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan para pejabat publik: anggota dewan legislatif (DRP, DPD) dan Presiden serta Wakil Presiden. Sesuai jadwal, sekitar awal November 2019 semua tahapan proses pemilihan ini diharapkan akan sudah tuntas[1]. Pesta ini layak disambut gembira karena sistem demokrasi mengapresiasi “suara” rakyat. Walaupun demikian, sistem ini diakui luas mengandung beberapa kelemahan. Tulisan ini mengajak pembaca untuk merenungkan beberapa aspek kelemahan yang melekat dalam sistem ini.

Demokrasi dan Sepatu

Jika menggunakan sepatu sebagai metafora maka argumen demokrasi kira-kira, pemakai sepatu paling mengetahui sepatu yang sesuai dan nyaman enak untuk dipakainya.Konsekuensi logisnya, suara mereka perlu didengar dan opini mereka mengenai persepatuan layak digunakan sebagai ukuran yang menentukan definisi sepatu yang baik. Sampai di sini argumennya masuk akal. Tetapi pertanyaannya, apakah semua pemakai sepatu mengetahui seluk-beluk sepatu sehingga “opininya” layak diperhitungkan? Bagi yang Pro demokrasi-habis-habisan jawabannya “ya”, bagi yang sedikit-punya-akal jawabannya “nanti dulu”.

Sekarang angka-angkanya. Berapa pemakai sepatu yang mengetahui seluk-beluk sepatu? Agaknya tidak ada yang tahu. Tepi akal sehat menyarankan angkanya kira-kira kurang dari 1 per 100,000 pemakai sepatu. (Angka 10,000 dalam demografi biasa digunakan sebagai penyebut atau satuan populasi terpapar dari suatu kasus yang sangat-sangat langka, misalnya, angka kematian ibu (AKI).) Dengan kata lain, proporsi pemakai sepatu yang mengetahui seluk-beluk persepatuan (=p1) patut diduga sangat kecil.

Awam Soal Negara

Pertanyaan berikutnya: Berapa proporsi rakyat yang mengetahui seluk-beluk atau urusan kenegaraan (=p2)? Agaknya juga tidak ada yang tahu jawabannya. Walaupun demikian, akal sehat cenderung membimbing ke arah angka yang sangat kecil: agaknya cukup aman menduga p2 kira-kira sama dengan p1 atau (p2~p1).

Sebagian besar rakyat tentu pintar dalam beberapa hal– atau memiliki keterampilan tertentu– tetapi pasti tidak dalam segala hal. Mereka mungkin petani tanaman pangan yang tangguh, buruh pabrik tekstil yang berpengalaman, pedagang asongan yang cerdik, PNS, tentara, dosen perguruan tinggi, ahli akunting, ekonom, ahli filsafat, ahli statistik, dan sebagainya. Hampir semua (kalau tidak semua) bersepatu. Tetapi berapa per-mil dari mereka yang mengerti cara membuat sepatu? Kira-kira bagaimana kualitas sepatu yang, misalnya, dibuat oleh seorang ekonom tersohor yang juga dosen di perguruan tinggi?

Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa “hampir semua rakyat, awam mengenai persepatuan”. Jika kata “sepatu” diganti “negara” maka kesimpulannya, “hampir semua rakyat, awam mengenai kenegaraan”. Di sinilah isunya: sistem demokrasi, sederhananya, berati mempercayakan opini mengenai urusan kenegaraan kepada rakyat yang sebagian besar justru awam mengenai urusan itu. Dalam konteks ini layak direnungkan ungkapan Stoddart (2008:35)[2] yang maksudnya kira-kira sebagai berikut:

Bagaimana seseorang dapat memberikan pendapat mengenai pemerintah padahal orang itu tidak mengetahui soal pemerintahan? Orang seyogianya tidak diminta membuat sepasang sepatu jika diabukan pembuat sepatu
Cacat demokrasi yang paling nyata sebenarnya diketahui luas: pemilih akan memilih seorang kandidat yang paling menjanjikan keuntungan ekonomi baginya.

Kritik terhadap Demokrasi

Paragraf di atas menunjukkan kritik Stoddart terhadap demokrasi. Dia boleh dikatakanmewakili mazhab Tradisionalisme yang sangat kritis terhadap yang berbau modernisme. Mengenai nasionalisme, misalnya, mazhab ini mencapnya sebagai perluasan egoisme individual yang tidak ada keelokan di dalamnya[3].

Yang perlu dicatat, Stoddart bukanlah satu-satunya yang kritis terhadap demokrasi. Jauh dari itu. Jauh sebelum era Stoddart, banyak tokoh-tokoh dunia melancarkan kritik tajam terhadap demokrasi. Berikut adalah sebagian di antaranya sebagaimana dikutip oleh Stoddart (ibid, 38):


Plato (427-347 SM): Demokrasi menuju ke despotisme. (Democracy pass into despotism.)

Pliny (23-79 M): Jangan biarkan tukang sepatu yang memberikan penulaiterakhir (urusan Negara) (Let not thecobber judge above the last.)

George Washington (1737-1799): Dari semua bentuk pemerintahan, demokrasi adalah yang paling sedikit dipertanggungjawabkan di antara negara-negara beradab. (Of all forms of government, democracy is the least accounted amongst civilized nations.)

Thomas Jefferson (1743-1826): Demokrasi tidak pernah lebih dari aturan massa, di mana 51% dari orang-orang dapat mengambil hak istimewa dari 49% lainnya. (Ademocracy is never more than the mob rule, where 51% of the people may takeaway the privileges of the other 49%.)

WinstonChurchill (1874-1965): Argumen terbaik melawan demokrasi adalah percakapan lima menit dengan pemilih rata-rata. (The best argument aginst democracy is a five-minute conversation with the average voter.)

Kembalike Masa Lalu?

Berbedadengan sistem demokrasi, dalam sistem kerajaan, kesultanan atau kekhalifahan,urusan-urusan  kenegaraan diserahkan kepada ahlinya: raja, sultan atau khalifah. Apakah artinya kita perlu kembali ke sistem-sistem itu? Jawabannya tidak juga. Sejarah mencatat banyak raja, sultan atau khalifah yang semena-semena dan “menghina” nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Penyebab utama, tidak ada mekanisme kontrol, atau kalaupun ada terlalu lemah karena dikooptasi oleh penguasa tertinggi. Dalam sejarah perdaban Muslim,  para sufi secara individual seringkali  “cukup gila” mengambil alih fungsi kontrol itu.  

Keadaannya juga berbeda (dalam kasus RI) ketika urusan suksesi kepemimpinan nasional tidak diserahkan langsung kepada rakyat, melainkan kepada MPR.Apa harus kembali ke sana? Tidak juga karena sejarah membuktikan model ini menghasilkan proses transisi kepemimpinan yang tidak mulus dan kurang beradab. Penyebab utama, preasumsi bahwa dibandingkan rakyat kebanyakan, anggota MPR lebih tahu mengenai urusan kenegaran, lebih memiliki integritas pribadi, serta lebih berani dalam mengenkukakan pendapat, ternyata tidak berlaku.  

Dari uraian terdahulu tampaknya jelas bahwa dalam urusan kenegaraan yang paling menentukan bukan sistem tetapi supra-struktur atau subyek yang mengoperasikan sistem itu.

Setelah menyadari keterbatasan sistem demokrasi apa yang perlu dilakukan? Untuk menjawab ini, “nasehat” Stoddart (2008:36) agaknya layak disimak:

Apa yang terpenting adalah bahwa kita melihat dunia modern kita tanpa terlalu banyak berpikir, secara obyektif, dan tanpa rasa takut, dan berupaya paling tidak untuk memahaminya. Memahami adalah kekuatan, bukan sekadar berpikir. “Menguburkan kepala ke dalam pasir” (seolah-olah tidak masalah) tidak berguna bagi kita. Memahami bahkan dapat menuntun kita pada “solusi” yang tak terduga, bahkan jika ini hanya bersifat batiniah (inward).

Harapan

Dalam pesta demokrasi tahun depan rakyat bangsa ini akan memilih sejumlah “tukang sepatu”. Harapannya mereka tidak salah pilih dengan memilih “tukang las”, atau “tukang obat”, misalnya.

Bagi yang terpilih, harapannya mereka punya komitmen untuk menghasilkan “sepatu terbaik” bagi rakyat. Mereka juga diharapkan mampu mengayomi rakyat untuk menjadi rga negara yang baik, sekaligus warga global yang baik (good global citizen). Yang terakhir ini perlu karena gelombang populis metengah marak di mana-mana, paling tidak di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Menurut Macron (Presiden Prancis), gelombang ini merupakan penjelmaan dari “setan lama” yang telah memicu PDI dan kini tengah mengancam tatanan global[4].

Wallahualam….@


[1] Lihat https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019 .
[2]  William Stoddart (2008), “The Flaw of Democracy”, dalam Remembering in a World of Forgetting (hal. 35-37), World Wisdom.
3] Lihat https://uzairsuhaimi.blog/2018/11/16/nasionalisme-patriotisme/.
[4] Mengenai hal ini dapat dirujuk https://uzairsuhaimi.blog/2018/11/16/nasionalisme-patriotisme/.
 

Untuk mengakses versi pdf silakan klik di sini

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Demokrasi dan Tukang Sepatu

  1. Let’s think about what I’m gonna mention as follows:
    1. Alloh Tetapkan orang2 yg beriman
    dan beramal soleh menjadi pemimpin. Di luar Ketetapan-Nya, pemimpin yg diangkat merupakan pemimpin dari sebagian kelompoknya saja.
    2. Rasululloh SAW bersabda, “…Bila suatu kaum orang2 berilmunya punah, maka masyarakatnya akan mengangkat orang2 bodoh menjadi pemimpin sebagai tempat bertanya. Orang2 bodoh membuat fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.”
    3. Zionisme nyatakan, “Demokrasi dg penetapan jumlah suara dibangun untuk memunahkan kaum aristokrat (orang2 berilmu) bangsa2 non yahudi.”
    4. Aristoteles nyatakan, “Demokrasi dg penetapan jumlah suara adalah metoda yg buruk untuk mengangkat pemimpin.”
    5. Agus Kodri nyatakan, “Demokrasi dg penetapan jumlah suara merupakan tindakan anarkis secara sistemik.”
    6. Berdasarkan Lintasan Kebenaran Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia, NKRI terbangun dari Bangsa dulu dilahirkan, baru kemudian (pemerintah) Negara dibentuk.
    7. NKRI sebagai tatanan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara itu unique di dunia.
    8. Bung Karno di dalam TUBAPI, MPRS, 1963, hal.422 menyatakan, “Negara Kesatuan (NKRI, penulis) adalah Negara Kebangsaan.”
    9. Tatanan Sistem Negara Kebangsaan berbeda dari Tatanan Sistem Negara Kerajaan dan Negara Demokrasi.
    10. Tatanan sistem NKRI sbg Negara Kebangsaan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan Bangsa Indonesia sbg pondasi NKRI.
    11. Kedudukan Persatuan Indonesia dalam tatanan sistem NKRI (sbg general formula) amatlah penting karena Persatuan Indonesia adalah konstanta NKRI.
    12. Tatanan sistem Negara Demokrasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan Negara (kekuasaan yg dibangun dg kekuatan politik) adalah sbg pondasi.
    13. Kekuatan politik diukur melalui “penetapan jumlah suara pemilih (rakyat) terhadap yg dipilih (orang, partai politik).”
    14. Tatanan sistem Negara Kerajaan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan Negara (kekuasaan yg dibangun oleh strata sosial masyarakat tertentu) adalah sbg pondasi.
    15. Strata sosial masyarakat ini terdiri dari kaum bangsawan, kaum ilmuwan, dan kaum agamawan (spiritual leaders).
    16. Secara pendekatan filosofis, Negara Kerajaan merupakan contoh penggunaan ‘the ancient philosophy.’
    17. Negara Demokrasi merupakan contoh penggunaan ‘the modern philosophy.’
    18. NKRI sbg Negara Kebangsaan seharusnya menggunakan pendekatan ‘the post-modern philosophy.’
    19. NKRI sbg bangunan Indonesia merdeka dg tatanan sistem Negara Kebangsaan harus dibangun dg pendekatan ‘Buttom up Approach.’
    20. Negara Kerajaan dibangun dg pendekatan ‘Top down Approach.’ Begitu juga Negara Demokrasi sebenar-benarnya dibangun dg pendekatan ‘Top down Approach, which is everything as clear as determined by political elites.’
    21. Oleh karena ‘buttom up approach’ yg seharusnya digunakan, maka Proses Musyawarah untuk Mufakatlah (bukan Demokrasi dg penetapan jumlah suara) yg akan dapat menjamin kuatnya Persatuan Indonesia.
    22. Proses musyawarah untuk mufakat adalah perintah Alloh kepada orang2 yg beriman utk menyelesaikan urusan2 kehidupan dunia seperti yg telah dicontohkan oleh Rasululloh SAW.
    23. Tetapi apa lacur, diubahnya UUD 1945 pada tahun 1998 telah mengubah NKRI sbg Negara Kebangsaan menjadi Negara Demokrasi.
    24. Secara konsep peradaban NKRI dipaksa oleh ‘dunia’ utk menjadi Negara Demokrasi yg merupakan satu kemunduran “pola berfikir secara bangsa yg berfalsafahkan Pancasila dg Konstitusi Negara RI UUD 1945 yg menggunakan pendekatan ‘post-modern philosophy’ diubah menjadi penggunaan pendekatan ‘modern philosophy.’
    25. Kesimpulan apa yg telah disabdakan oleh Rasululloh SAW di butir 2 sedang terjadi sekarang.
    26. Bila pemerintah Negara RI menegakkan seperti apa yg diamanatkan Preambule UUD 1945, maka Dimensi Pancasila harus segera dibangun di Negeri kita tercinta Indonesia.
    27. Dimensi Pancasila itu ukuran2 dg presisi yg tinggi utk membangun kehidupan Bangsa Indonesia yg memperkuat tatanan sistem NKRI sbg Negara Kebangsaan.
    28. Crutial Question to all Indonesian Nation, “Sekarang siapa orangnya yg memahami Dimensi Pancasila dg benar dan baik utk diterapkan secara nyata dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.