Visi Indonesia Jokowi: Beberapa Catatan

Beberapa hari yang lalu (14/7/19 malam) Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. Tulisan ini menyajikan beberapa catatan singkat mengenai pidatonya yang padat dan terfokus itu.

Dari “Kerja!” menjadi “Cepat!”

Durasi pidato itu sangat singkat, sekitar 25 menit. Isinya padat dan terfokus. Fokusnya, bukan pada apa yang menjadi visi beliau, melainkan pada misi bagaimana pembangunan pembangunan Jilid II akan dieksekusi. [Visinya agaknya dianggap sudah jelas dengan sendirinya.]

Berbeda dengan pidatonya lima tahun sebelumnya (Jilid I) yang banyak mengetengahkan aspek-aspek normatif (misalnya, revolusi mental), pidato kali ini (Jilid II) lebih bersifat pragmatis. Pengalaman Jilid I agaknya menguatkan kepercayaan diri dan determinasi beliau untuk membuka Jilid II. Lebih dari itu, jalau moto Jilid I “Kerja, Kerja, Kerja!”, maka moto Jilid II kira-kira “Cepat, Cepat, Cepat!”. Jadi, ada perbedaan aksentuasi.

Isi Pidato

Ada lima butir pokok pikiran yang disampaikan dalam pidato itu: (1) melanjutkan infrastruktur, (2) menekankan pembangunan SDM, (3) meningkatkan investasi, (4) melanjutkan reformasi birokrasi, dan (5) Memastikan penggunaan APBN yang tepat sasaran. [Penggunaan awalan me dalam rumusan di atas menegaskan bahwa isi pidato terkait dengan misi atau objectives, bukan visi atau goals.] Di luar lima butir ini,  pidato juga menyinggung pentingnya stabilitas politik sebagai prasyarat tercapainya sasaran pembangunan, dengan menekankan arti sentral Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa.

Pembaca yang sudah “sepuh” dapat melihat keterfokusan pidato itu kira-kira setara dengan keterfokusan rumusan Pelita I (1969-1973/4) yang hanya mencakup tiga isu:

  1. Memberikan bibit unggul kepada petani dan melakukan beberapa eksperimen untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan hama tersebut.
  2. Memperbaiki infrastruktur yang digunakan oleh sektor pertanian seperti jalan raya, sarana irigasi sawah dan pasar yang menjadi tempat dijualnya hasil pertanian.
  3. Melakukan transmigrasi agar lahan yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dapat diolah agar menjadi lahan yang menghasilkan bagi perekonomian.

Kembali kepada Pidato Presiden.

Karena padat dan terfokus maka isi pidato mudah dicerna oleh kalangan luas, mulai dari emak-emak hingga kalangan peneliti dan akademisi. Walaupun padat dan terfokus, isi pidato secara keseluruhan sudah memadai sebagai policy direction bagi para calon pembantu Presiden, paling tidak untuk beberapa kementrian atau lembaga. Itulah kekuatan dari pidato itu: “Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana”, kata Presiden. Tapi kita punya tiga catatan lainnya, catatan kritis.

Isu Pemerataan

Isi pidato dapat diringkas ke tiga kata: pertumbuhan (1 dan 3), SDM (2) dan efisiensi (4 dan 5). Catatan yang layak dikemukakan adalah bahwa isi pidato tidak menyebutkan isu HAM. Kita berprasangka baik saja: hal ini bukan berarti beliau mengabaikan isu HAM, tetapi karena keterbatasan waktu dan ketepatan forum yang menghadiri pidato itu.

Isu pidato juga tidak menyebutkan secara eksplisit isu ketimpangan sosial-ekonomi atau isu pemerataan. Dalam hal ini kita juga berprasangka baik saja: ini karena keterbatasan waktu dan ketepatan forum semata.

Yang pasti ini: isu pemerataan sangat rumit dan kompleks. Demikian rumit dan kompleksnya sehingga dulu, di era Repelita III (1977-1984), isu ini menjadi isu utama kebijakan pembangunan yang dirumuskan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Ketika itulah dikenal istilah delapan jalur pemerataan yang mencakup:

  1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan.
  2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.
  3. Pemerataan pembagian pendapatan.
  4. Pemerataan perluasan kesempatan kerja.
  5. Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
  6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
  7. Pemerataan pembangunan antar daerah.
  8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Bahwa isu pemerataan ini rumit dan kompleks dapat dilihat dari dua reasoning berikut: (1) secara teoretis dan empiris terbukti bahwa antara pertumbuhan (ekonomi) dan pemerataan tidak ada hubungan otomatis, dan (2) keberhasilan pembangunan global melalui MDG (2000-15) dalam menekan angka kemiskinan terpaksa harus disertai catatan serius mengenai kegagalan global dalam menangani isu ketimpangan.

Komponen Manusia

Seperti disinggung sebelumnya, pidato memberikan fokus pada isu SDM. Ini tentu perlu disambut baik. Catatannya di sini adalah “jebakan halus” yang perlu diwaspadai. Ini soalnya. By definition, konsep SDM menempatkan manusia sebagai “komponen” pembangunan yang merupakan bagian dari strategi pertumbuhan. Ini bagus tetapi tidak cukup bagus dilihat dalam perspektif model pembangunan manusia (human development).

Seperti ditegaskan UNDP hampir dua dekade yang lalu, model pembangunan ini menempatkan manusia sebagai sasaran akhir (ultimate ends) pembangunan, bukan sekadar komponennya. Model ini juga menekankan manusia sebagai subyek atau pelaku (aktor) pembangunan, bukan hanya obyek atau sasaran. Model ini juga mengingatkan kita mengenai pentingnya pembangunan watak (character building) manusia dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan.

Pentingnya aspek watak ini dapat diilustrasikan dalam kasus smart city yang by concept jelas sangat cemerlang karena dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep ini dapat direalisasikan jika, misalnya, watak para pejabat publik pelaksana konsep in dikendalikan oleh syahwat kekuasaan dan kekayaan.

Belenggu Short-termism

Seperti disinggung sebelumnya, isi pidato memberikan aksentuasi yang kuat pada isu pertumbuhan. Agaknya tidak ada yang meragukan pentingnya isu ini bagi kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa UNDP, pertumbuhan adalah sarana utama (principal means) bagi pembangunan manusia. Tapi di sini juga ada “jebakan halus”: semangat berlebihan pada aspek pertumbuhan dapat membuat kita terbelenggu dalam rencana jangka pendek, tanpa visi jauh ke depan. Inilah potensi penyakit sistem demokrasi yang menawarkan siklus kepemimpinan publik hanya 4-6 tahun.

…. semangat berlebihan pada aspek pertumbuhan dapat membuat kita terbelenggu dalam rencana jangka pendek, tanpa visi jauh ke depan.

Belenggu ini dikenal dengan istilah short-termism, suatu isme yang memberikan fokus berlebihan pada hasil jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang, isme yang cocok dengan mentalitas inversor sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut:

Short-termism refers to an excessive focus on short-term results at the expense of long-term interests. Short-term performance pressures on investors can result in an excessive focus on their parts on quarterly earnings, with less attention paid to strategy, fundamentals and long-term value creation.

Karena belenggu short-termism ini maka isu-isu jangka panjang (yang juga tidak disingung dalam pidato) seperti pemanasan global, perubahan iklim dan erosi garis pantai[1] tampak jauh, buram dan bahkan tidak relevan. Itulah sebabnya demokrasi dituduh merampas hak-hak konstitusional generasi mendatang.

Sumber Gambar: Google

Karena tuduhan ini negara bagian Wales menunjuk  Future Generations Commissioner (Komisioner Generasi Mendatang) (Sophie Howe) sebagai bagian dari Well-being for Future Generation Act (2005). Karena alasan yang sama di Jepang timbul gerakan Future Design (Racangan Mendatang) yang menargetkan terbentuknya Ministry of the Future [2].

*****

Sekalipun tidak disinggung dalam pidatonya, penulis berprasangka baik bahwa ketiga catatan terakhir ini– isu pemerataan, komponen manusia, dan bahaya short-termism— sudah menjadi bagian dari visi Presiden. Penulis juga berprasangka baik ketiganya dipahami oleh beliau, bukan sekadar suatu sektor pembangunan, melainkan sebagai mainstream yang menjiwai kebijakan beliau dalam menyopiri pembangunan Indonesia lima tahun mendatang. Penulis yakin Presiden tidak hanya concern mengenai kuantitas pertumbuhan, tetapi juga kualitasnya. Semoga saja demikian….@

[1] Mengenai perubahan iklim lihat ini; untuk erosi garis pantai lihat ini.

[2] Lihat ini